Penulis
Intisari-online.com - Pemerintahan Orde Baru, yang berlangsung dari tahun 1967 hingga 1998, diwarnai dengan berbagai kontroversi dan kritik.
Salah satu alasan utama ketidakpercayaan masyarakat terhadap rezim ini adalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang meluas dan sistematis.
Ini menjadisalah satu alasan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru.
Penculikan dan pembunuhan aktivis: Banyak aktivis politik, mahasiswa, dan jurnalis yang diculik dan dibunuh oleh aparat keamanan tanpa proses hukum yang adil.
Kasus-kasus terkenal seperti Peristiwa Trisakti dan Peristiwa Semanggi menjadi simbol kebrutalan rezim Orde Baru.
Penahanan tanpa pengadilan: Ribuan orang ditahan tanpa pengadilan selama bertahun-tahun, hanya karena dicurigai memiliki hubungan dengan organisasi yang dianggap subversif oleh pemerintah.
Penyiksaan: Tahanan politik sering disiksa secara fisik dan mental selama interogasi.
Pelanggaran hak sipil: Kebebasan pers, berekspresi, dan beragama dibatasi secara ketat.
Pembatasan ruang publik: Organisasi masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa diawasi ketat dan sering dibubarkan.
Baca Juga: Seperti Apa Kebijakan dan Sistem Hukum Media Massa di Era Orde Baru?
Pelanggaran HAM ini tidak hanya berdampak pada individu yang menjadi korban, tetapi juga menciptakan iklim ketakutan dan represi di seluruh masyarakat.
Hal ini menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memicu berbagai gerakan pro-demokrasi yang akhirnya berujung pada tumbangnya rezim Orde Baru pada tahun 1998.
Penting untuk dicatat bahwa pelanggaran HAM yang terjadi di masa Orde Baru merupakan sebuah tragedi kemanusiaan yang tidak boleh terulang kembali.
Penting bagi bangsa Indonesia untuk belajar dari masa lalu dan terus memperjuangkan demokrasi, penegakan hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Demikianlah, yangmenjadisalah satu alasan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru.