Find Us On Social Media :

Dampak Positif Dari Kebijakan Ekonomi Pemerintah Orde Baru Adalah Sebagai Berikut

By Moh. Habib Asyhad, Senin, 6 Mei 2024 | 20:17 WIB

Artikel ini akan membahas tentang dampak positif dari kebijakan ekonomi pemerintah Orde Baru adalah sebagai berikut

Intisari-Online.com - Terlepas dari sistem pemerintahannya yang otoriter, ada beberapa pencapaian Orde Baru yang patut kita apresiasi.

Salah satunya dalam bidang ekonomi.

Artikel ini akan membahas tentang dampak positif dari kebijakan ekonomi pemerintah Orde Baru adalah sebagai berikut:

Salah satu dampak ekonomi Orde Baru yang paling populer adalah Indonesia mencapai swasembada pangan.

Tapi itu bukan satu-satunya keberhasilan tentu saja.

Bagaimanapun juga, kebijakan-kebijakan semasa Orde Baru sangat disetir oleh kebijakan-kebijakan ekonomi.

Karena keinginan untuk menggenjot faktor ekonomi, maka dibangunlah infrastruktur yang menopang faktor tersebut.

Dalam bidang ekonomi Orde Baru, kita mengenal istrilah rencana Pembangunan Lima Tahun (PELITA).

Ada beberapa dampak kebijakan ekonomi Orde Baru.

1. Swasembada Beras

Saat Indonesia mencapai swasembada besar, produksi padi sejak 1968 hingga 1992 sangat meningkat.

Target swasembada pangan tercapai pada 1984.

2. Kesejahteraan Penduduk

Strategi ini didahulukan dengan pembangunan pertanian disertai pemerataan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar rakyat.

Kebutuhan dasar ini meliputi penyediaan kebutuhan pangan, peningkatan gizi, pemerataan pelayanan kesehatan, keluarga berencana, pendidikan dasar, air bersih, perumahan sederhana, dan sebagainya.

Dengan diterapkan strategi ini, jumlah penduduk miskin di Indonesia menurun dari tahun ke tahun.

3. Masyarakat Tinggal Landas

Secara sederhana, negara tinggal landas adalah negara industri yang dapat berkembang karena negara tersebut menguasai dan mampu memanfaatkan teknologi modern.

Penguasaan dan pemanfaatan teknologi modern ini dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang tepat.

Selain itu, mampu menyediakan sumber daya manusia dalam jumlah maupun kualitas yang sesuai keperluan pembangunan nasional.

4. Meratanya Pelayanan Publik di Indonesia

Pengeluaran pemerintah untuk sektor-sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, perumahan, dan perhubungan meningkat dari Rp414,3 miliar pada Pelita I menjadi Rp12.244,6 miliar dalam harga konstan pada Pelita IV 1969.

Dampak Positif Kebijakan Politik pada Masa Orde Baru

Selain dalam bidang ekonomi, capaian-capain Orde Baru di bidang politik yang patut digarisbawahi.

Apa dampak positif dari kebijakan politik pemerintahan Orde Baru?

Pemerintah bersifat sentralistik

Pada masa Orde Baru, sistem pemerintahan lebih bersifat sentralistik, di mana segala sesuatu berpusat pada pemerintah.

Karena itulah pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam melaksanakan proses pembangunan.

Berkat sistem sentralistik ini, berbagai indikator pembangunan, seperti angka pertumbuhan ekonomi, angka pendapatan per kapita, nilai ekspor, dan hasil pembangunan infrastruktur menunjukkan hasil yang baik.

Hal ini dibuktikan dengan angka rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pernah mencapai sekitar 7,7 persen per tahun.

Pemilu dilaksanakan kembali

Pemilihan umum (pemilu) pertama pada masa Orde Baru dilaksanakan pada 5 Juli 1971.

Pemilu ini diselenggarakan berdasarkan ketetapan MPRS Nomor XI Tahun 1966, yang seharusnya dilaksanakan paling lambat pada 6 Juli 1971.

Tapi Presiden Soeharto menyatakan pemilu tidak dapat dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan.

Oleh sebab itu, MPRS menjadwal ulang pemilu, yang jatuh pada 5 Juli 1971.

Selama periode Orde Baru, tercatat bahwa pemilu dilaksanakan enam kali, yakni pada 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Stabilitas kondisi politik

Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto menerapkan kebijakan fusi partai politik atau penyederhaan (penggabungan) partai pada 1973.

Tujuan fusi parpol adalah menciptakan stabilitas politik kehidupan berbangsa dan bernegara.

Diberlakukannya kebijakan ini didorong oleh kondisi politik pada masa Orde Baru yang tidak stabil akibat sistem kepartaian.

Selain itu, partai politik pada era Orde Baru juga sangat banyak, sehingga memunculkan banyak ideologi sekaligus kepentingan partai.

Karena itulah diterapkan kebijakan fusi parpol guna menciptakan stabilitas politik.

Pembentukan ASEAN

Pada 8 Agustus 1967, berdiri sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara Asia Tenggara yang bernama ASEAN.

ASEAN terdiri dari 10 negara, yaitu:

1. Indonesia

2. Malaysia

3. Filipina

4. Singapura

5. Thailand

6. Brunei Darussalam

7. Vietnam

8. Laos

9. Myanmar

10. Kamboja

Selain menjadi anggota, Indonesia merupakan satu dari lima negara pendiri ASEAN.

Beberapa tujuan dibentuknya ASEAN adalah memelihara perdamaian dan stabilitas antarnegara, meningkatkan kerja sama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, serta memelihara kerja sama organisasi internasional dan regional.

Itulah artikel tentang dampak positif dari kebijakan ekonomi pemerintah Orde Baru adalah seperti disebut di atas, semoga bermanfaat.

Dapatkan artikel terupdate dari Intisari-Online.com di Google News