Hatta sempat menawarkan posisi di kabinetnya kepada fraksi Amir, tetapi tidak terjadi kesepakatan karena pihak Amir menginginkan posisi kunci.
Akhirnya Hatta membentuk kabinet baru tanpa golongan sayap kiri, yang program utamanya adalah melaksanakan Perjanjian Renville dan rasionalisasi tentara Indonesia.
Kecewa dengan keputusan Hatta, golongan sayap kiri mulai masuk ke pihak oposisi dan melakukan rapat di Surakarta pada 26 Februari 1948.
Rapat tersebut menghasilkan pembentukan Front Demokrasi Rakyat (FDR), yang terdiri dari PSI, PKI, PBI, Pesindo, dan SOBSI, dengan Amir Sjarifuddin sebagai pemimpinnya.
Dalam perkembangannya, FDR berubah menjadi radikal dan programnya fokus untuk menentang program Kabinet Hatta.
FDR memiliki dua basis kekuatan utama, yaitu TNI-Masyarakat dan SOBSI, yang merupakan organisasi buruh terbesar dengan hampir 300.000 anggota.
Kebencian terhadap pemerintah semakin bertambah saat Hatta memulai program rasionalisasi dan memandang TNI-Masyarakat sebagai organisasi militer berhalun komunis yang tidak terlatih.
FDR lantas mulai mencari dukungan dari para petani dan mendorong pemogokan buruh.
Pemerintah marah dan menuding pemogokan sebagai tindakan yang membahayakan Republik.
Situasi semakin memanas saat Musso, tokoh komunis senior Indonesia yang pernah belajar ke Uni Soviet, kembali dan membentuk badan baru yang terdiri dari partai-partai sayap kiri.
Mereka lantas melakukan perjalanan propaganda ke Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk menyebarkan komunisme.
Peristiwa inilah yang dijadikan alasan untuk melancarkan kampanye anti-PKI dan melakukan penculikan perwira kiri.