Penerapan asas tunggal ini, juga mengamanahkan keterbukaan bagi partai politik.
Artinya, partai politik menjadi organisasi yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat, baik dari sisi keanggotaan maupun program.
Pemilu 1992
Pada pemilu ke-6 yang diselenggarakan pada Juni 1992, pemerintah tetap berupaya untuk mengamankan posisinya dalam kekuasaan.
Sikap ini terlihat dari dikeluarkannya peraturan mengenai larangan diadakannya pawai-pawai jalanan untuk menghindarkan kekerasan saat kampanye.
Selain itu, setiap calon anggota DPR diperiksa secara khusus melalui Penelitian Khusus (Litsus).
Munculnya larangan ini tidak lain karena kekuatan pihak oposisi (PPP dan PDI) yang secara perlahan mulai menarik simpati masyarakat.
Ketakutan kaum oligarki kian terlihat jelas saat kekuatan partai-partai oposisi mulai digembosi.
Konflik sosial mulai meletup seiring melemahnya ekonomi dan isu-isu SARA yang memecah bangsa (1993-1997).
Dapat dikatakan, hasil pemilu 1992 menghadirkan benih-benih ancaman bagi oligarki hingga akhirnya runtuh melalui gerakan reformasi 1998 kelak.
Pemilu 1997
Pemilu 1997 menjadi pemilu terakhir sebelum Indonesia memasuki masa reformasi.