Tiga tahun kemudian, tepatnya pada 20–24 Juni 1996, beberapa pihak yang menentang terpilihnya Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDI mengadakan kongres tandingan di Medan.
Kongres ini tidak direstui oleh kepengurusan Megawati.
Namun di lain pihak, pemerintah justru memberikan izin terhadap kongres di Medan.
Kongres ini pun kemudian mengukuhkan Soerjadi sebagai Ketua Umum DPP PDI versi Medan.
Terpilihnya Soerjadi pun juga disetujui oleh pemerintah.
Hingga kemudian terjadilah peristiwa berdarah itu.
Pada 27 Juli 1996, terjadi bentrokan di markas DPP PDI di Jalan Diponegoro Jakarta antara pendukung Soerjadi yang meminta kepada kepengurusan Megawati agar keluar dari kantor tersebut.
Hal ini dipicu dari mimbar bebas yang diadakan oleh kubu Megawati menolak hasil Kongres Medan.
Kubu Soerjadi yang tidak terima kemudian melancarkan aksi kerusuhan.
Bahkan aksi ini semakin memanas dan menjalar ke wilayah-wilayah lain di Jakarta.
Aksi ini kemudian dikenal sebagai Kudatuli (Kerusuhan 27 Juli 1996).
Pada 25–27 Agustus 1998, Kongres V PDI di Palu semakin menunjukkan tidak diterimanya PDI pimpinan Megawati.