Intisari-Online.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang para capres-cawapres terkait komitmen antikorupsi pada Rabu (17/1).
Undangan itu bertujuan untuk melihat sejauh mana para capres-cawapres konsen terhadap pemberantasan korupsi.
Inilah pernyataan masing-masing capres-cawapres terkait komitmen antikorupsi.
Sesuai nomor urut, kita mulai dari capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Nomor 01
Terkait gagasan antikorupsi, Anies menegaskan akan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada KPK jika dia terpilih sebagai presiden.
Bagaimana caranya?
Pertama dengan merevisi Undang-Undang KPK.
"Mengembalikan KPK menjadi institusi yang memiliki kekuatan dan memiliki kemampuan untuk menindak seluruh tindakan pelanggaran korupsi, dan ini dari aspek apa, satu undang-undangnya," ujarnya.
Dia juga bilang, KPK harus berwibawa seperti dulu lagi.
Kedua, KPK harus punya standar etika yang tinggi.
Maksudnya, pengawai KPK tidak boleh sembarangan menerima tawaran makan ketika diundang di suatu tempat.
Dia menekankan, pegawai KPK hanya akan makan menggunakan uang yang diberikan KPK.
Anies juga menyoroti perekrutan pegawai KPK.
Dia bilang, akan memperbaiki cara rekrutmen pegawai KPK.
"Kita perbaiki sama-sama seperti yang tadi disampaikan yang diusulkan oleh presiden di tingkat pimpinan, maupun rekrutmen staf, bukan sekadar mencari pekerjaan tapi menjadi tempat untuk memberantas korupsi," ujarnya.
Lalu bagaima pencegahan korupsi di tubuh pemerintahan?
Dia berjanji akan memberikan sanksi berupa demosi hingga reposisi ke pejabat yang tidak patuh melaporkan LHKPN.
Anies juga berjanji akan memberikan hadiah yang layak kepada masyarakat yang memburu koruptor.
Penghargaan itu akan diberikan kepada semua pihak yang melaporkan dan memburu koruptor.
Anies juga berjanji akan mendorong pembentukan Undang-Undang Pendanaan Politik.
Hal itu karena, menurut Anies, politik membutuhkan ongkos besar sehingga ia bisa menjadi sumber korupsi.
Tak lupa, Anies bilang, akan mendorong RUU Perampasan Aset untik segera disahkan.
RUU itu penting untuk memiskinkan koruptor.
Nomor 02
Sementara capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, menurutnya ada dua langkah yang akan dia lakukan untuk memberantas korupsi.
Keduanya akan menggunakan pendekatan sistemik dan kehendak politik.
Dia menekankan pentingnya pendekatan sistemik dan realistis dalam pemberantasan korupsi.
Bagi Prabowo, pendekatan realistis bisa dengan mengatur kualitas hidup para penyelenggara negara.
Lalu pendekatan sistemik, Prabowo menyontohkan, dirinya sebagai Menteri Pertahanan berupaya menaikkan jabatan bagi penyelenggara negara dengan tanggung jawab besar agar berbeda dengan pejabat yang memiliki porsi tanggung jawab di bawahnya.
"Ini saya melihat sehari-hari di lingkungan tanggung jawab saya. Di Kementerian Pertahanan ada pejabat yang mengendalikan triliunan dalam kontrak-kontrak, pangkatnya sama dengan pejabat yang kerjanya rutin," katanya.
"Ini saya ajukan sudah 2-3 tahun untuk jabatannya dinaikkan. Mungkin tidak segi gaji, tapi dari segi penghormatan saya mengusulkan jabatan jabatan yang mengendalikan anggaran begitu besar, bintang tiga."
Dia mengaku telah berupaya melakukan kebijakan secara sistemik dengan menaikkan pangkat bagi pejabat dengan tanggung jawab yang lebih besar.
Tapi, menurutnya, sistem birokrasi yang masih menghambat.
"Tapi sampai sekarang mungkin birokrasi dan sebagainya masih belum tembus. Jadi, sistemik pendekatan," kata dia.
Terkait langkah political will, Prabowo menekankan pentingnya pemimpin yang memberikan contoh aksi antikorupsi agar rasuah tak ditoleransi oleh para bawahan.
"Pengalaman saya di tentara, kalau pemimpin memberi contoh yang jelek, anak buahnya lebih jelek lagi. Jadi kita selalu harus memimpin dari depan, transparan, dan kita harus selalu menegakkan.Walaupun mungkin berat," lanjut dia.
Prabowo juga menyoroti peran pengambil keputusan.
Dia memberi tawaran solusi, bagiamana kalau menaikkan gaji hakim-hakim sebagai pendekatan realistis.
"Jadi menurut pandangan saya, kita harus dengan secara realistis mengatur kualitas hidup semua pengambil-pengambil keputusan yang mengendalikan roda pemerintahan, terutama yang memegang anggaran besar. Kualitas hidupnya ini harus dijamin dan diperbaiki," katanya.
Prabowo kembali memberi contoh.
Beberapa pejabat yang mengambil keputusan di negara-negara maju, seperti hakim, Ketua Mahkamah Agung, dan sejumlah pejabat negara diberi gaji yang cukup besar.
Sehingga kualitas hidupnya terjamin.
Menurutnya, cara itu bisa mencegah korupsi pejabat.
Lalu untuk kasus penindakan, Prabowo memiliki gagasan pembuktian terbalik.
Pembuktian terbalik adalah pembebanan pembuktian diberikan kepada seorang terdakwa kasus korupsi.
Dalam kasus pidana, pembuktian biasanya dibebankan kepada jaksa selaku penuntut umum.
Di luar itu, Prabowo juga mendukung penguatan LHKPN dan mendorong penyelenggara negara disanksi apabila tak jujur soal LHKPN-nya.
Nomor 03
Lalu capres nomor urut 03, Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jawa Tengah itu lebih menyoroti tentang LHKPN.
Dia bilang, LHKPN itu bukan hal yang sulit seraya bicara tentang penghargaan yang pernah diraih.
"Instrumen LHKPN, LHKPN bukan cerita yang sulit. Kami di ruangan ini pernah bersama-sama dengan DPRD pada saat itu mendapatkan penghargaan," kata Ganjar.
Ganjar memaparkan cara menuntaskan LHKPN.
Menurutnya, para pejabat negara bisa langsung dihampiri untuk mengisi LHKPN-nya.
"Karena ketika macet, ternyata kuncinya gampang, undang KPN (ketua pengadilan negeri), suruh isi saat itu, selesai semuanya. Inilah pola-pola yang kita lakukan ketika koordinasi, supervisi, dan pencegahan kita lakukan," ucap Ganjar.
Ganjar juga menyebut persoalan LHKPN bisa diselesaikan dengan sistem whistleblowing dari masyarakat--dengan merahasiakan identitasnya.
"Melibatkan KPK, pemerintah, dan dunia usaha, termasuk dunia pendidikan, adalah cara pencegahan yang bagus. Dan penguatan LHKPN itu didukung dengan memperkuat sistem whistleblowing dari masyarakat yang dijamin kerahasiaannya, dan tentu dengan anonim dan evidence based yang memang betul-betul terjadi," ujar dia.
Ganjar kemudian menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam pencegahan korupsi.
Dia memberi contoh terkait pentingnya peran TNI menegakkan hukum di perbatasan.
"Sinergi antarlembaga menjadi penting, kenapa TNI menjadi penting? Kita melihat yang illegal economy, termasuk tadi tambang-tambang ilegal, apalagi yang di perbatasan, rasanya penegak hukum perlu dibantu," ujarnya.
Selain itu, Ganjar juga menyinggung soal pentingnya transparansi berkaitan dengan penanganan kasus korupsi.
Ganjar juga berbicara tentang pentingnya kepastian hukum.
"Saat saya bertemu pengusaha, awalnya terjadi cerita atau rumor bahwa 'Ya, kalau Pak Ganjar dengan Pak Mahfud, jangan-jangan ini dilibas semuanya ini'," kata Ganjar.
Terkait obrolan itu, Ganjar lalu mengkonfirmasi kepada para pengusaha.
Dia menyebut para pengusaha justru ingin ada kepastian hukum agar iklim usaha terjaga.
Ganjar ingin mewujudkan penegakan hukum yang baik.
Dia memberi contoh salah satunya soal penegakan hukum berdasarkan bukti.
"Kami akan berikan contoh saja bahwa komitmen itu dibuktikan dengan evidence based, dengan sebuah bukti seperti apa yang tadi ditampilkan di depan," ujar dia.
Terkait penindakan koruptor, capres nomor urut 03 itu bilang, para koruptor harus diberi efek jera.
Hal yang membuat jera dengan dimiskinkan dan dieksekusi di Lapas Nusakambangan.
Ganjar juga menyinggung tindak pidana pencucian uang.
Dia menilai, pasal TPPU harus ditambahkan ke setiap kasus korupsi yang ditangani.
Ganjar juhs menilai RUU Perampasan Aset juga salah satu yang harus segera diselesaikan.
Dia menyebut cara-cara tersebut bisa mencegah terjadinya korupsi jika diterapkan secara gamblang.
Itulah gagasan masing-masing capres-cawapres terkait komitmen antikorupsi di depan KPK.