Penulis
Intisari-Online.com -Sawit merupakan salah satu komoditas penting bagi Indonesia.
Namun, sektor ini juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari legalitas lahan, sertifikasi keberlanjutan, hingga akses keuangan.
Bagaimana cara ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden menyelesaikan masalah-masalah tersebut?
Berikut ini kami rangkum program kerja yang disampaikan oleh tim pemenangan masing-masing paslon dalamdiskusi Bincang Kompas yang bertema "Urun Rembuk bersama Stakeholder Sawit Nasional" yang digelar di Hotel Santika, Jakarta, pada hari Rabu (17/1/2024) seperti dilansir dariKompas.com.
Anies-Cak Imin
Achmad Nur Hidayat dari Tim Pemenangan Nasional pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden nomor urut 1 menyampaikan beberapa program kerja yang ditujukan untuk sektor sawit.
Achmad menyebut, pihaknya akan menuntaskan masalah legalitas lahan petani dengan memberi kepastian hukum berbentuk sertifikat.
"Kemudian memberikan akses yang luas, mudah dan terjangkau bagi petani untuk teknologi, input produksi, dan manajemen," ujar Achmad.
Achmad juga menyatakan, pihaknya berkeinginan membangun kelembagaan petani di tingkat lokal melalui pembentuk kelompok petani dan koperasi.
Lalu mempercepat program peremajaan perkebunan sawit rakyat dan program sertifikasi keberlanjutan ISPO, RSPO bagi perkebunan sawit rakyat.
"Terakhir meningkatkan akses petani kepada lembaga keuangan dan perbankan melalui penyediaan kredit yang mudah dan terjangkau untuk petani," tutur dia.
Baca Juga: 10 Provinsi Penghasil Sawit Terbesar di Indonesia, Mencakup Hampir 90 Persen Produksi Nasional
Prabowo-Gibran
Panji Irawan sebagai perwakilan Tim Kampanye Nasional (TKN) paslon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan beberapa program yang akan diterapkan paslon nomor urut 2 jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024.
Panji mengatakan, untuk menyejahterakan para petani sawit, Prabowo-Gibran akan menjamin kepemilikan lahan bagi petani.
"Pertama, kepastian kepemilikan lahan, pak Prabowo dan pak Gibran akan mendukung untuk dapat mengakui legalitas kebun sawit terkait kawasan hutan dan sertifikasi kebun petani dengan dana sawit," kata Panji.
Panji mengatakan, Prabowo-Gibran juga akan mendukung para petani untuk masuk ke sisi hilir yaitu masuk ke Pabrik Kelapa Sawit.
Hal tersebut, kata dia, dapat tercapai dengan pembentukan koperasi petani.
"Tadi kita petani enggak bisa ya koperasi dong berkumpul, berhimpun gitu, setoran masing-masing, kita bantu nanti caranya, jadi tidak hanya jual buah sawit saja," ucapnya.
Selanjutnya, Panji mengatakan, Prabowo-Gibran mendukung pembentukan Badan Sawit Indonesia untuk menjembatani petani agar semakin berkembang.
Ia mengatakan, hal tersebut mencontoh kebijakan Malaysia yang memiliki badan otoritas sawit.
"Kami mendukung keterwakilan petani sawit di manajemen Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)," tutur dia.
"Terakhir kami akan menjamin regulasi yang berpihak pada petani sawit dan semua proses pembuatan kebijakan terkait sawit akan kami ikut sertakan."
Baca Juga: Kelapa Sawit Dapat Diolah Menjadi Apa Saja? Tak Hasilkan Limbah
Ganjar-Mahfud
Sementara itu, Danang Girindrawardana dari Tim Pemenangan Nasional (TPN) paslon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo - Mahfud MD mengatakan, pihaknya menawarkan reformasi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Hal tersebut dilakukan guna mengatasi tumpang tindih aturan terkait persawitan.
"Yang akan saya tawarkan, mereformasi BPDPKS. Saat ini BPDPKS hanya juru bayar. Reformasi kebijakan pengelola sawit nasional yang ditargetkan untuk mengatsi kelemahan yang saat ini ada," kata Danang.
Danang mengatakan, reformasi BPDPKS dilakukan agar memiliki kewenangan yang besar.
Saat ini, kata dia, petugas BPDPKS lebih mirip juru tagih.
Padahal, kata dia, BPDPKS mestinya memberikan perlindungan dan kepatian hukum bagi pelaku usaha sawit.
"Badan ini harus mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum pelaku usaha. Kalau badannya ecek-ecek dipimpin eselon yang tidak punya kewenangan stategis ya enggak bisa," ucapnya.
Itulah program kerja yang ditawarkan oleh ketiga paslon terkait nasib petani dan pengusaha sawit.
Tentunya, program-program tersebut harus diwujudkan dengan baik jika salah satu paslon terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.
Semoga artikel ini bermanfaat bagi Anda yang ingin mengetahui visi dan misi para capres-cawapres dalam mengembangkan sektor sawit nasional.
Baca Juga: Wilayah di Indonesia yang Menghasilkan Komoditas Kelapa Sawit Terbesar