Penjelasan Singkat Sejarah Pergantian Kabinet pada Masa Demokrasi Liberal

Ade S

Penulis

Presiden Soekarno membacakan Dekrit 5 Juli 1959. Anda diminta jelaskan secara singkat sejarah pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal? Baca artikel ini untuk menemukan jawabannya.

Intisari-Online.com -Indonesia pernah mengalami masa demokrasi liberal yang berlangsung dari tahun 1950 hingga 1959.

Masa ini ditandai dengan seringnya terjadi pergantian kabinet dalam waktu yang singkat.

Lalu bagaimana jelaskan secara singkat sejarah pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal?

Anda akan menemukan fakta-fakta menarik tentang politik Indonesia di era tersebut dalam artikel berikut ini.

Selain itu, Anda akan mengetahui siapa saja perdana menteri yang memimpin kabinet-kabinet itu, apa yang menyebabkan kabinet-kabinet itu jatuh, hingga apa dampaknya bagi pemerintahan dan masyarakat?

Semua itu akan Anda temukan di artikel ini.

Pergantian kabinetDemokrasi Liberal

Melansir Kompas.com,Demokrasi Liberal diberlakukan oleh Presiden Soekarno sejak 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959.

Selama sembilan tahun tersebut, ada tujuh kali perubahan kabinet dengan perdana menteri yang berbeda.

Ini dia 7 kabinet yang ada di masa demokrasi liberal.

Baca Juga: Rangkuman Salah Satu Partai Pada Masa Demokrasi Liberal 1950-1959

* Kabinet Natsir (6 September 1950-27 April 1951)* Kabinet Sukiman-Suwirjo (27 April 1951-3 April 1952)* Kabinet Wilopo (3 April 1952-3 Juni 1953)* Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953-24 Juli 1955)* Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret 1956)* Kabinet Ali Sastroamijoyo II (24 Maret 1956-14 Maret 1957)* Kabinet Djuanda (9 April 1957-10 Juli 1959)

Lalu, apa penyebab sering bergantinya kabinet di masa Demokrasi Liberal?

Alasan pergantian kabinet

Masa Demorkasi Liberal adalah masa di mana Presiden Soekarno menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 untuk memerintah.

Sistem multipartai yang dianut Indonesia pada masa ini menjadi faktor utama yang menyebabkan kabinet-kabinet sering berganti.

Hal ini karena partai politik saling bersaing dan berkepentingan, sehingga anggota partai lebih mementingkan partai mereka daripada kepentingan nasional.

Akibatnya, tidak ada satu pun kabinet yang berhasil menjalankan programnya, dan tuntutan dari parlemen pun tidak terpenuhi.

Kondisi ini membuat kabinet-kabinet mudah digulingkan oleh kelompok oposisi yang memiliki kekuatan di parlemen melalui mosi tidak percaya.

Selain itu, kabinet-kabinet juga menghadapi tantangan dari gerakan pemberontakan yang sering terjadi, seperti DI/TII, APRA, RMS, dan Andi Azis.

Dampak pergantian kabinet

Dampak yang ditimbulkan oleh pergantian kabinet yang sering terjadi pada masa Demokrasi Liberal antara lain:

Baca Juga: Penyebab Peristiwa Tanjung Morawa yang Menjatuhkan Kabinet Wilopo

* Daerah merasa diabaikan

Pergantian kabinet yang terlalu cepat membuat pemerintah daerah merasa tidak mendapatkan perhatian dari pusat, karena pusat sibuk dengan urusan mereka sendiri untuk mengganti kabinet.

Oleh karena itu, daerah sering mengajukan tuntutan-tuntutan kepada pusat, namun tidak mendapat respons.

Hal ini menimbulkan rasa kedaerahan yang kemudian berujung pada gerakan separatis atau upaya untuk memisahkan diri dari pusat.

* Pemilu 1955 terhambat

Pemerintah telah merencanakan untuk melaksanakan pemilihan umum tahun 1955, tetapi program ini tidak berjalan lancar.

Alasannya adalah karena kabinet yang ada saat itu hanya bertahan dalam waktu yang singkat, sehingga persiapan-persiapan yang dibutuhkan tidak sempat dilakukan.

Akhirnya, Pemilu 1955 baru dilaksanakan pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap.

Pemilu 1955 dilakukan dua kali, yaitu pada tanggal 29 September 1955 dan 15 Desember 1955.

* Keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Untuk menyelesaikan masalah ketidakstabilan politik, Letjen AH Nasution, selaku Kepala Angkatan Darat, mengeluarkan larangan kegiatan bagi semua parpol sejak 3 Juni 1959.

Namun, keputusan ini malah memperburuk situasi, karena terjadi pemberontakan di beberapa daerah untuk merebut kekuasaan.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang berisi:

* Pembubaran Konstituante* Berlakunya UUD 1945* Pembentukan MPR

Demikianlah penjelasan singkat sejarah pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal. Semoga artikel ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda tentang sejarah Indonesia.

Baca Juga: Pentingnya Uang: 'Semakin Banyak Negara Demokrasi Liberal Memisahkan Ekonomi Mereka dari China, Semakin Baik'

Artikel Terkait