Find Us On Social Media :

Apakah Indonesia Menjajah Timor Leste?

By Yoyok Prima Maulana, Jumat, 29 September 2023 | 08:25 WIB

TNI AU sedang mepersiapkan diri di Lanud Iswahyudi sebelum Operasi Seroja, Desember 1975.

Intisari-Online.com - Timor Leste adalah sebuah negara yang terletak di bagian timur Pulau Timor, Asia Tenggara. Negara ini memiliki sejarah yang panjang dan rumit, terutama terkait dengan hubungannya dengan Indonesia.

Apakah benar Indonesia pernah menjajah Timor Leste? 

Timor Leste pertama kali ditemukan oleh bangsa Eropa pada abad ke-16, ketika Portugis dan Spanyol tiba di sana.

Mereka kemudian bersaing untuk menguasai pulau itu, bersama dengan Belanda dan Inggris yang juga tertarik dengan sumber daya alamnya.

Pada 1860 dan 1893, Portugis berhasil mengamankan kedaulatannya atas bagian timur pulau itu, yang kemudian dikenal sebagai Timor Portugis. Sementara itu, bagian barat pulau itu menjadi bagian dari Hindia Belanda, yang kemudian menjadi Indonesia.

Pada 1942, Jepang menduduki Timor Leste selama Perang Dunia II. Mereka menghadapi perlawanan dari gerilyawan Timor Leste yang dibantu oleh pasukan Australia dan Belanda. Setelah Jepang menyerah pada 1945, Portugis kembali mengambil alih Timor Leste, sementara Indonesia merdeka dari Belanda pada 1945.

Pada tahun 1974, Portugis mengalami revolusi yang mengakhiri rezim diktatornya. Hal ini membuka peluang bagi koloni-koloninya, termasuk Timor Leste, untuk menentukan nasibnya sendiri. Di Timor Leste, muncul tiga partai politik utama, yaitu:

Pada Agustus 1975, terjadi konflik bersenjata antara Fretilin dan UDT-Apodeti, yang didukung oleh militer Indonesia. Fretilin berhasil menguasai sebagian besar wilayah Timor Leste dan mendeklarasikan kemerdekaannya sebagai Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) pada tanggal 28 November 1975.

Sembilan hari kemudian, pada 7 Desember 1975, Indonesia melancarkan invasi militer ke Timor Leste dengan dalih membantu rakyat Timor Leste yang menginginkan integrasi dengan Indonesia. Invasi ini dilakukan tanpa persetujuan PBB dan mendapat kecaman dari komunitas internasional.

Indonesia kemudian mendeklarasikan Timor Leste sebagai provinsi ke-27nya dengan nama Timor Timur pada tanggal 17 Juli 1976. Namun, deklarasi ini tidak diakui oleh PBB dan banyak negara lain.

Selama dua dekade berikutnya, Indonesia menghadapi perlawanan dari gerakan kemerdekaan Timor Leste yang dipimpin oleh Xanana Gusmão dan Jose Ramos-Horta. Mereka mendapat dukungan dari rakyat Timor Leste dan organisasi-organisasi internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch.

Proses Kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia

Pada akhir tahun 1990-an, Indonesia mengalami krisis ekonomi dan politik yang mengguncang rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Hal ini membuka peluang bagi reformasi dan demokratisasi di Indonesia, termasuk penyelesaian masalah Timor Leste.

Pada 1998, Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie, yang kemudian menawarkan otonomi khusus bagi Timor Leste dalam bingkai Indonesia. Namun, tawaran ini ditolak oleh sebagian besar pemimpin dan rakyat Timor Leste, yang tetap menginginkan kemerdekaan penuh.

Pada tahun 1999, dengan bantuan PBB, Indonesia dan Portugal menyepakati penyelenggaraan referendum di Timor Leste untuk menentukan masa depannya.

Referendum ini dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999 dengan partisipasi 98,6 persen dari pemilih yang terdaftar. Hasilnya, 78,5 persen pemilih menolak otonomi khusus dan memilih kemerdekaan dari Indonesia.

Namun, hasil referendum ini tidak diterima oleh kelompok-kelompok pro-Indonesia yang dibentuk oleh militer Indonesia, seperti Besi Merah Putih dan Aitarak. Mereka melakukan aksi kekerasan dan teror terhadap pendukung kemerdekaan.

Untuk menghentikan kekerasan ini, PBB mengirim pasukan perdamaian internasional yang dipimpin oleh Australia dengan nama INTERFET (International Force for East Timor) pada tanggal 20 September 1999. Pasukan ini berhasil mengamankan wilayah Timor Leste dan membantu proses transisi menuju kemerdekaan.

Pada tanggal 25 Oktober 1999, parlemen Indonesia secara resmi mencabut pencaplokan Timor Leste oleh Indonesia. Pada tanggal 30 Oktober 1999, PBB membentuk UNTAET (United Nations Transitional Administration in East Timor) untuk mengelola pemerintahan sementara di Timor Leste hingga kemerdekaannya.

Pada 2001, UNTAET menyelenggarakan pemilihan umum untuk membentuk Majelis Konstituante yang bertugas menyusun konstitusi baru untuk Timor Leste. Fretilin memenangkan pemilihan ini dengan mendapatkan mayoritas kursi. Pada tahun 2002, Majelis Konstituante menyelesaikan konstitusi baru dan mengubah namanya menjadi Majelis Nasional.

Pada 14 April 2002, Xanana Gusmão terpilih sebagai presiden pertama Timor Leste dalam pemilihan umum yang diawasi oleh PBB.

Pada 20 Mei 2002, Timor Leste secara resmi merdeka sebagai Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) dengan nama resmi dalam bahasa Portugis: Republica Democratica de Timor Leste. 

Baca Juga: Kenapa Mayor Alfredo Jadi Buronan? Simak Kisah Sosok Pemberontak Sekaligus Pahlawan Timor Leste Ini