Pemerintah menjanjikan beberapa hal kepada penduduk Pulau Rempang yang mau direlokasi dari tempat tinggalnya terkait proyek Rempang Eco-City.
Intisari-Online.com - Sepertinya pemerintah tidak mau mundur terkait Proyek Rempak Eco-City di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepri.
Kita tahu, beberapa hari belakangan, proyek tersebut mendapat tentangan terutama dari warga setempat.
Dilaporkan Kompas.com, belum semua masyarakat yang terdampak proyek Rempang Eco-City sepakat untuk direlokasi dari tempat tinggalnya.
Karena itulah pemerintah menggelar Rapat Koordinasi Teknis yang dihadiri para menteri dan pimpinan instansi terkait di Batam pada Minggu (17/9/2023).
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, selaku pemimpin rapat, mengatakan, proses penanganan masalah di Pulau Rempang harus dilakukan dengan cara yang lembut dan baik.
"Tetap kita memberikan penghargaan kepada masyarakat yang memang sudah secara turun-temurun di sana, kita harus lakukan komunikasi dengan baik," ujarnya dalam rilis Kementerian ATR/BPN.
Penghargaan yang dimaksud merupakan hal-hal yang ditawarkan pemerintah dalam rangka relokasi masyarakat terdampak rencana proyek Rempang Eco-City.
Hal itu disampaikan pemerintah melalui BP Batam dalam tahapan sosialisasi dan pendataan (verifikasi) terhadap warga terdampak yang akan berlangsung hingga 20 September 2023.
Ada beberapa janji pemerintah terkait Proyek Rempang Eco-City:
1. Hunian sementara
Masyarakat yang direlokasi akibat proyek Rempang Eco-City akan disediakan hunian sementara.