Pepera ini diawasi oleh PBB, namun banyak dikritik karena dianggap tidak demokratis dan manipulatif. Hanya sekitar 1.000 orang yang dipilih sebagai perwakilan rakyat Irian Barat, dan mereka dipaksa untuk memilih bergabung dengan Indonesia di bawah tekanan militer dan politik.
Hasil Pepera ini kemudian disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1969.
Pepera ini menimbulkan ketidakpuasan dan penolakan dari sebagian besar rakyat Irian Barat, yang merasa hak-hak mereka sebagai bangsa Papua tidak dihormati.
Mereka juga mengalami diskriminasi, eksploitasi, dan pelanggaran HAM oleh pemerintah Indonesia.
Beberapa kelompok Papua kemudian membentuk gerakan perlawanan bersenjata dan sipil, yang dikenal sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau Free Papua Movement (FPM).
OPM/FPM berjuang untuk memperoleh kemerdekaan Papua dari Indonesia melalui berbagai aksi, seperti demonstrasi, protes, serangan, dan sabotase.
Konflik antara Indonesia dan Papua masih berlangsung hingga saat ini, meskipun telah ada beberapa upaya untuk mencari solusi damai.
Pada tahun 2001, pemerintah Indonesia memberikan otonomi khusus kepada Papua, yang memberikan hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya kepada rakyat Papua.
Namun, otonomi ini belum sepenuhnya diimplementasikan dan masih banyak persoalan yang belum terselesaikan.
Beberapa kelompok Papua masih menuntut hak untuk menentukan nasib sendiri melalui referendum yang adil dan demokratis.
Sementara itu, pemerintah Indonesia masih menganggap Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari negara kesatuan Republik Indonesia.
Baca Juga: Bagaimana Cara Supaya Nilai-Nilai Pancasila Terhubung Dengan Peristiwa Harian Anda