Perdana Menteri Koiso pada tanggal 7 September 1944 mengucapkan pidato di muka parlemen Jepang yang antara lain menjanjikan pemberian kemerdekaan kepada India Timur (Indonesia) "di kemudian hari".
Janji Koiso berisi janji Kekaisaran Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia suatu hari.
Janji ini dikeluarkan karena Jepang tahu rakyat Indonesia dan tokoh pergerakan sangat mendambakan kemerdekaan.
Agar rakyat mau tetap bekerja untuk Jepang, Jepang pun menjanjikan kemerdekaan.
Setelah PM Koiso mengeluarkan janji itu, tentara pendudukan Jepang di Indonesia pun mulai melonggarkan pengawasannya kepada para tokoh nasional seperti Soekarno, Moh Hatta, dan kawan-kawan.
Sebelumnya, mereka tak pernah berpidato atau mengumbar kata "kemerdekaan" di publik karena pergerakan politiknya diawasi dengan ketat oleh Jepang.
Menagih janji Jepang
Posisi Jepang dalam perang yang makin terimpit mengkhawatirkan banyak tokoh.
Para tokoh pergerakan khawatir Jepang batal memberikan kemerdekaan yang dijanjikan.
Mereka terus menagih kemerdekaan kepada Jepang.
Sejarawan JJ Rizal dalam kolomnya di Kompas.com (17/8/2016) mengatakan Soekarno pun beberapa kali bersikap keras kepada Jepang.
Sikap ini ditunjukkan Soekarno ketika "janji kemerdekaan di kemudian hari" yang disampaikan PM Koiso ternyata tidak serius.
Baca Juga: Bagaimana Dampak Penjajahan Jepang Terhadap Sistem Pendidikan di Indonesia?
"Sukarno marah besar sehingga menakutkan Miyoshi, pejabat Gunseikanbu. Alhasil dibentuklah BPUPKI," kata JJ Rizal.
Jepang tak bisa berkelit. Untuk melunasi janjinya, mereka membentuk satu badan yang bertugas mempersiapkan dan merancang berdirinya negara yang merdeka dan berdaulat.
Pada 26 April 1945, badan itu, Dokoritsu Zyumbi Coosakai atau Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dibentuk.
Soekarno, Moh Hatta, Soepomo, AA Maramis, Abdul Wahid Hasyim, dan Moh Yamin direkrut ke dalamnya.