Penulis
Intisari-online.com - Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sistem politik sejak merdeka pada tahun 1945.
Salah satu periode yang paling berpengaruh dalam sejarah politik Indonesia adalah Masa Orde Baru, yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998.
Masa Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto, yang menggantikan Presiden Soekarno setelah terjadinya peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965.
Selama 32 tahun berkuasa, Soeharto telah menyelenggarakan enam kali pemilihan umum (pemilu) untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat I dan Tingkat II, serta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Pemilu-pemilu tersebut dilaksanakan pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.
Bagaimana karakteristik pemilu-pemilu di bawah kekuasaan Orde Baru?
Artikel ini akan membahas secara singkat tentang pemilu-pemilu Orde Baru dari berbagai aspek, seperti asas, sistem, peserta, hasil, dan dampaknya.
Asas Pemilu Orde Baru
Asas pemilu adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan penyelenggaraan pemilu.
Asas pemilu menentukan bagaimana pemilih dapat menggunakan hak pilihnya secara adil dan demokratis.
Asas pemilu yang digunakan pada masa Orde Baru adalah LUBER, yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia.
- Langsung berarti bahwa pemilih memberikan suaranya secara langsung kepada organisasi peserta pemilu tanpa perantara atau tingkatan.
- Umum berarti bahwa semua warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat usia minimal 17 tahun atau sudah kawin mempunyai hak pilih dan dipilih.
- Bebas berarti bahwa pemilih bebas menentukan pilihannya sesuai dengan hati nuraninya tanpa ada pengaruh, tekanan, atau paksaan dari siapa pun atau dengan cara apa pun.
- Rahasia berarti bahwa suara pemilih dijamin tidak akan diketahui oleh siapa pun atau dengan cara apa pun mengenai siapa yang dipilihnya.
Sistem Pemilu Orde Baru
Sistem pemilu adalah cara atau metode yang digunakan untuk menghitung dan menetapkan hasil pemilu.
Sistem pemilu menentukan bagaimana suara-suara pemilih dapat diubah menjadi kursi-kursi perwakilan di lembaga legislatif.
Sistem pemilu yang digunakan pada masa Orde Baru adalah sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem stelsel daftar.
- Sistem perwakilan berimbang (proporsional) berarti bahwa besarnya kekuatan perwakilan organisasi peserta pemilu dalam DPR dan DPRD berimbang dengan besarnya dukungan pemilih.
Jumlah kursi yang diperoleh oleh setiap organisasi peserta pemilu ditentukan oleh persentase suara yang diperolehnya dari jumlah suara sah secara nasional.
- Sistem stelsel daftar berarti bahwa pemilih memberikan suaranya kepada organisasi peserta pemilu secara keseluruhan, bukan kepada calon anggota legislatif (caleg) secara individu.
Baca Juga: Pengin Menang Pemilu 2024, Anies Baswedan Akan Segera Temui Sosok Ini Di Pacitan
Daftar caleg disusun oleh organisasi peserta pemilu sendiri dan tidak dapat diubah oleh pemilih.
Urutan caleg dalam daftar menentukan prioritas pengisian kursi yang diperoleh oleh organisasi peserta pemilu.
Peserta Pemilu Orde Baru
Peserta pemilu adalah organisasi-organisasi yang berhak mengikuti pemilu dan memperoleh suara dari pemilih.
Peserta pemilu dapat berupa partai politik, kelompok politik, atau perseorangan. Peserta pemilu yang mengikuti pemilu-pemilu Orde Baru hanya terdiri dari tiga organisasi, yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Golongan Karya (Golkar).
- PDI adalah partai yang terbentuk dari penyederhanaan atau penggabungan partai-partai nasionalis dan partai-partai non-Islam pada tahun 1973.
PDI merupakan penerus dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Soekarno pada tahun 1927.
- PPP adalah partai yang terbentuk dari penyederhanaan atau penggabungan partai-partai Islam pada tahun 1973.
PPP merupakan penerus dari Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) yang pernah berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.
- Golkar adalah organisasi yang bukan merupakan partai politik, tetapi merupakan wadah bagi golongan-golongan karya yang memiliki profesi di masyarakat, seperti militer, birokrat, sastrawan, seniman, dan lain-lain.
Golkar didirikan pada tahun 1964 dengan nama Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) sebagai lawan dari partai-partai politik yang dianggap mengganggu stabilitas nasional.
Hasil Pemilu Orde Baru
Hasil pemilu adalah laporan resmi yang menyatakan jumlah suara dan kursi yang diperoleh oleh setiap peserta pemilu.
Hasil pemilu menunjukkan seberapa besar dukungan rakyat terhadap peserta pemilu dan seberapa besar kekuatan politik mereka di lembaga legislatif.
Hasil pemilu-pemilu Orde Baru menunjukkan bahwa Golkar selalu memenangkan pemilu dengan perolehan suara dan kursi terbanyak.
- Pemilu 1971: Golkar memperoleh 62,81% suara dan 236 kursi, PPP memperoleh 29,29% suara dan 118 kursi, PDI memperoleh 7,90% suara dan 30 kursi.
- Pemilu 1977: Golkar memperoleh 62,11% suara dan 232 kursi, PPP memperoleh 29,34% suara dan 109 kursi, PDI memperoleh 8,55% suara dan 29 kursi.
- Pemilu 1982: Golkar memperoleh 64,34% suara dan 299 kursi, PPP memperoleh 27,81% suara dan 132 kursi, PDI memperoleh 7,85% suara dan 39 kursi.
- Pemilu 1987: Golkar memperoleh 73,17% suara dan 299 kursi, PPP memperoleh 16,00% suara dan 61 kursi, PDI memperoleh 10,83% suara dan 40 kursi.
- Pemilu 1992: Golkar memperoleh 68,01% suara dan 282 kursi, PPP memperoleh 17,02% suara dan 62 kursi, PDI memperoleh 14,97% suara dan 56 kursi.
- Pemilu 1997: Golkar memperoleh 74,51% suara dan 325 kursi, PPP memperoleh 10,72% suara dan 89 kursi.