Penulis
Kongres Perempuan pertama yang diselenggarakan di Yogyakarta mewarisi semangat Kongres Pemuda yang berlangsung di Jakarta.
Intisari-Online.com -Soal sejarah kelas XI halaman 85:
"Bagaimana keterkaitan antara Kongres Perempuan Pertama dengan kongres Sumpah Pemuda?"
Pembahasan dan jawaban:
Perjuangan memperoleh kemerdekaan Indonesia bukan hanya monopoli kaum pria, kaum perempuan juga terlibat di dalamnya.
Hal ini diwujudkan dengan adanya Kongres Perempuan pertama tahun di Yogyakarta pada Desember 1928.
Kongres ini berlangsung diGedung Ndalem Joyodipuran, Yogyakarta.
Ada 600 perempuan dari30 organisasi perempuan yang menghadiri kongres tersebut.
Keberhasilan kongres menghadirkan peserta yang tidak dapat dikatakan sedikit adalah berkat kegigihan panitia penyelenggara.
Mereka termasuk organisasi Wanita Utomo, Putri Indonesia, Wanita Katolik, Perempuan-perempuan Sarekat Islam, Perempuan-perempuan Jong Java, Aisyiyah, dan Wanita Taman Siswa.
Penyelenggaraan Kongres Perempuan tidak lepas dari peristiwa Kongres Sumpah Pemuda yang diselenggarakan sebelumnya di Jakarta.
Hal ini karena perhimpunan organisasi perempuan ini sama-sama menekankan pada pentingnya persatuan bangsa.
Hal tersebut dinilai penting untuk mencegah perpecahan di kalangan organisasi perempuan dengan alasan apapun termasuk urusan agama.
Kongres berjalan agak alot karena masih ada perbedaan pendapat mengenai mosi reformasi perkawinan dan pendidikan terutama di kalangan organisasi perempuan Islam yang menentang perempuan dan laki-laki bersekolah dalam satu kelas.
Hal lain yang diperdebatkan adalah penghapusan poligami yang diusung oleh organisasi-organisasi perempuan nasional dan Kristen (Wieringa, 2010).
Kongres yang berjalan selama empat hari tersebut menghasilkan keputusan dan rekomendasi sebagai berikut:
1) disepakatinya pembentukan federasi organisasi-organisasi perempuan Indonesia, Persatoean Perempoean Indonesia (PPI) setahun kemudian.
PPI kemudian berubah nama menjadi Perserikatan Perhimpoenan Isteri Indonesia (PPII)
2) PPII menerbitkan surat kabar secara mandiri
3) mencegah pernikahan anak-anak,
4) mendirikan Studie fonds,
5) memperkuat pendidikan kepanduan putri,
6) mengirimkan mosi kepada pemerintah yang isinya mendesak agar pemerintah memberikan memperhatikan dan dukungan dana kepada janda dan anak-anak, menolak pencabutan tunjangan pensiun dan memperbanyak pendirian sekolah-sekolah putri.