Penulis
Intisari-Online.com -Upah minimum provinsi (UMP) terbaru resmi berlaku mulai hari ini, Minggu (1/1/2023).
Upah minimum 2023 dihitung menggunakan formula yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.
Sementara penyesuaian nilai upah minimum dalam formula di atas dihitung dengan rumus: Penyesuaian Nilai UM = Inflasi + (PE x a).
Inflasi yang dimaksud adalah inflasi provinsi yang dihitung dari periode September tahun sebelumnya sampai dengan periode September tahun berjalan (dalam persen).
Sementara PE adalah pertumbuhan ekonomi.
Adapun a, merupakan wujud indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 sampai dengan 0,30.
Disebutkan bahwa penentuan nilai a harus mempertimbangkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja.
Sementara Pasal 7 menyebutkan, penetapan atas penyesuaian nilai upah minimum tidak boleh melebihi 10 persen.
Apabila hasil pengitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, maka gubernur menetapkannya paling tinggi 10 persen.
Baca Juga: Ramalan Sebelumnya Hampir 70% Akurat, Ini 3 RamalanNostradamus Tahun 2023
Selain itu, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, penyesuaian nilai upah minimum hanya mempertimbangkan variabel inflasi.
Khusus untuk daerah provinsi hasil pemekaran, maka untuk pertama kali berlaku upah minimum provinsi induk, seperti bunyi Pasal 11.
Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022, UMP 2023 mengalami kenaikan maksimal 10 persen.
Sumatera Barat menjadi provinsi dengan kenaikan UMP 2023 tertinggi yakni 9,15 persen, sedengkan Maluku Utara mengalami kenaikan terendah, yakni 4 persen.
Sementara itu, DKI Jakarta masih menjadi provinsi dengan jumlah UMP 2023 tertinggi yakni Rp 4.901.798 atau naik 5,6 persen.
Jawa Tengah merupakan provinsi dengan UMP 2023 terendah, yakni Rp 1.958.169 atau naik 8,01 persen dari sebelumnya.
Berikut daftar lengkap UMP 2023 di 34 provinsi seluruh Indonesia:
Daftar UMP 2023 di 34 provinsi seluruh Indonesia
Berikut rincian lengkap UMP 2023 mulai dari yang terbesar hingga terkecil:
1. DKI Jakarta: Rp 4.901.798 (5,6 persen)
2. Papua: Rp 3.864.696 (8,5 persen)
Baca Juga: Hukum Kerajaan Majapahit: Pelaku Santet dan 'Perbuatan Tak Pantas' Akan Dapat Sanksi Ini
3. Bangka Belitung: Rp 3.498.479 (7,15 persen)
4. Sulawesi Utara: Rp3.485.000 (5,24 persen)
5. Aceh: Rp 3.413.666 (7,8 persen)
6. Sumatra Selatan: Rp 3.404.177 (8,26 persen)
7. Sulawesi Selatan: Rp 3.385.145 (6,9 persen)
8. Papua Barat: Rp 3.282.000 (8,5 persen)
9. Kepulauan Riau: Rp 3.279.194 (7,51 persen)
10. Kalimantan Utara: Rp 3.251.702 (7,79 persen)
11. Kalimantan Timur: Rp 3.201.396 (6,2 persen)
12. Riau: Rp 3.191.662 (8,61 persen)
13. Kalimantan Tengah: Rp 3.181.013 (8,84 persen)
Baca Juga: Tradisi Unik Tahun Baru Yahudi, Perayaan 'Warisan' Firaun Akhenaten?
14. Kalimantan Selatan: Rp 3.149.977 (8,3 persen)
15. Gorontalo: Rp 2.989.350 (6,74 persen)
16. Maluku Utara: Rp 2.976.720 (4 persen)
17. Jambi: Rp 2.943.000 (9,04 persen)
18. Sulawesi Barat: Rp 2.871.794 (7,20 persen)
19. Maluku: Rp 2.812.827 (7,39 persen)
20. Sulawesi Tenggara: 2.758.948 (7,10 persen)
21. Sumatera Barat: Rp 2.742.476 (9,15 persen)
22. Bali: Rp 2.713.672 (7,81 persen)
23. Sumatra Utara Rp 2.710.493 (7,45 persen)
24. Banten Rp 2.661.280 (6,4 persen)
25. Lampung Rp 2.633.284 (7,9 persen)
26. Kalimantan Barat: Rp 2.608.601 (7,16 persen)
27. Sulawesi Tengah: Rp 2.599.546 (8,73 persen)
28. Bengkulu Rp 2.400.000 (8,1 persen)
29. Nusa Tenggara Barat: Rp 2.371.407 (7,44 persen)
30. Nusa Tenggara Timur: Rp 2.123.994 (7,54 persen)
31. Jawa Timur Rp 2.040.244 (7,8 persen)
32. Jawa Barat Rp 1.986.670 (7,8 persen)
33. DI Yogyakarta Rp 1.981.782 (7,65 persen)
34. Jawa Tengah Rp 1.958.169 (8,01 persen)
Bagi provinsi hasil pemekaran, untuk pertama kali berlaku upah minimum provinsi induk, sesuai Pasal 11 Permenaker Nomor 18 Tahun 2022. Dengan demikian, UMP di Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya akan mengikuti provinsi induk sebelum pemekaran.
Baca Juga: Begini Nasib Aplikasi Peduli Lindungi, PCR, Hingga Antigen Usai PPKM Resmi Dihentikan
(*)