Intisari-Online.com - Taiwan telah memiliki pemerintahan sendiri sejak perang saudara berakhir pada tahun 1949, yang memaksa para nasionalis yang kalah untuk melarikan diri ke pulau itu.
Sementara China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya sendiri di bawah kebijakan Satu China.
China baru-baru ini meningkatkan aktivitas militer maritim dan udaranya di sekitar pulau itu.
China mengatakan ini diperlukan untuk mencegah “kegiatan kolusi” antara “pasukan kemerdekaan Taiwan” dan pemerintah Amerika Serikat (AS).
Sementara menyetujui kebijakan Satu China di atas kertas, AS mempertahankan hubungan tidak resmi yang kuat dengan Taipei, menjual senjata ke pulau itu dan secara diam-diam memberikan dorongannya untuk kedaulatan.
Beijing telah berulang kali mengecam kontak semacam itu sebagai provokasi dan campur tangan dalam urusan dalam negeri China.
Baru-baru ini, China mengecam langkah AS yang dilakukan terhadap Taiwan.
Kementerian luar negeri dan pertahanan China mengeluarkan pernyataan keras pada hari Senin mengutuk persetujuan pemerintahan Joe Biden atas penjualan senjata baru AS ke Taiwan.
Kesepakatan itu bernilai sekitar $ 108 juta dan termasuk suku cadang kendaraan lapis baja dan bantuan teknis.
Melansir Russian Today, Selasa (19/7/2022), Beijing “menuntut” agar AS “segera menarik rencana penjualan senjata yang disebutkan di atas ke Taiwan,” menghentikan semua kesepakatan senjata lainnya, dan memutuskan hubungan militer dengan pulau itu, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Kolonel Tan Kefei.
“Jika tidak, pihak AS akan bertanggung jawab penuh untuk merusak hubungan antara China dan AS dan kedua militer serta perdamaian dan stabilitas Selat Taiwan.”
“Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk secara tegas mempertahankan kedaulatan nasional dan integritas teritorial, dan dengan tegas menggagalkan segala bentuk campur tangan eksternal dan upaya separatis untuk 'kemerdekaan Taiwan',” tambah kolonel itu.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin menggemakan sentimen tersebut, mengatakan pasokan senjata Washington “sangat merusak kedaulatan dan kepentingan keamanan China, dan sangat merusak hubungan China-AS serta perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.”
“China akan terus mengambil langkah tegas dan kuat untuk secara tegas mempertahankan kedaulatan dan kepentingan keamanannya,” tambah Wang.
Pentagon mengungkapkan pada hari Jumat bahwa Departemen Luar Negeri AS telah menyetujui transaksi tersebut, yang bernilai hingga $ 108 juta.
Namun, itu belum menerima persetujuan kongres.
Pengiriman akan mencakup suku cadang untuk tank dan kendaraan tempur lainnya, serta layanan dukungan teknis dan logistik yang disediakan oleh pemerintah AS dan kontraktornya, untuk meningkatkan interoperabilitas militer Taiwan dengan pasukan Amerika dan sekutu lainnya, menurut Badan Kerjasama Pertahanan Keamanan AS.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price kemudian menepis kekhawatiran China.
Ia mengklaim pada hari Senin bahwa AS memiliki kewajiban tertentu untuk memasok Taiwan dengan sarana yang diperlukan untuk "mempertahankan diri."
“Di bawah Undang-Undang Hubungan Taiwan, kami menyediakan artikel dan layanan pertahanan Taiwan yang diperlukan untuk memungkinkan Taiwan mempertahankan kemampuan pertahanan diri yang memadai. Ini adalah sesuatu yang telah dilakukan oleh pemerintahan berturut-turut. Ini sepenuhnya konsisten dengan kebijakan One China kami,” kata Price.