Intisari-Online.com - Taiwan telah memiliki pemerintahan sendiri sejak perang saudara berakhir pada tahun 1949, yang memaksa para nasionalis yang kalah untuk melarikan diri ke pulau itu.
Sementara China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya sendiri di bawah kebijakan Satu China.
China baru-baru ini meningkatkan aktivitas militer maritim dan udaranya di sekitar pulau itu.
China mengatakan ini diperlukan untuk mencegah “kegiatan kolusi” antara “pasukan kemerdekaan Taiwan” dan pemerintah Amerika Serikat (AS).
Sementara menyetujui kebijakan Satu China di atas kertas, AS mempertahankan hubungan tidak resmi yang kuat dengan Taipei, menjual senjata ke pulau itu dan secara diam-diam memberikan dorongannya untuk kedaulatan.
Beijing telah berulang kali mengecam kontak semacam itu sebagai provokasi dan campur tangan dalam urusan dalam negeri China.
Baru-baru ini, China mengecam langkah AS yang dilakukan terhadap Taiwan.
Kementerian luar negeri dan pertahanan China mengeluarkan pernyataan keras pada hari Senin mengutuk persetujuan pemerintahan Joe Biden atas penjualan senjata baru AS ke Taiwan.
Kesepakatan itu bernilai sekitar $ 108 juta dan termasuk suku cadang kendaraan lapis baja dan bantuan teknis.
Melansir Russian Today, Selasa (19/7/2022), Beijing “menuntut” agar AS “segera menarik rencana penjualan senjata yang disebutkan di atas ke Taiwan,” menghentikan semua kesepakatan senjata lainnya, dan memutuskan hubungan militer dengan pulau itu, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Kolonel Tan Kefei.
“Jika tidak, pihak AS akan bertanggung jawab penuh untuk merusak hubungan antara China dan AS dan kedua militer serta perdamaian dan stabilitas Selat Taiwan.”
“Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk secara tegas mempertahankan kedaulatan nasional dan integritas teritorial, dan dengan tegas menggagalkan segala bentuk campur tangan eksternal dan upaya separatis untuk 'kemerdekaan Taiwan',” tambah kolonel itu.