Intisari-Online.com - Negara Indonesia resmi memiliki 3 provinsi baru.
Peresmian Indonesia memiliki 3 provinsi baru berlaku semenjak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mensahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Daerah Otonomi Baru (DOB) menjadi Undang-undang (UU).
Dari UU itu, diketahui 3 provinsi baru itu semua berasal dari Pulau Papua.
Berikut rincian ketiga provinsi baru itu:
- Papua Selatan = ibukota Merauke
- Papua Pegunungan = ibukota Jayawijaya
- Papua Tengah = ibukota Nabire
Dengan begitu, kini Indonesia resmi memiliki 37 provinsi.
Hanya saja ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait pemekaran Papua.
Salah satunya potensi konflik sosial antarwilayah adat.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Kata Tito, ada kemungkinan pemekaran Papua ini tidak bisa memuaskan semua pihak.
"Saya paham itu (perlunya antisipasi konflik)," ujar Tito ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/6/2022).
Sebagai mantan Kapolda Papua, Tito tahu bahwa pengesahan 3 provinsi baru di Papua ini sudah melewati proses yang panjang.
Meski begitu, ada beberapa orang yang mengkritik pemekaran Papua ini tidak melewati kajian yang mendalam.
Sebab rencana pemekaran Papua ini hanya dibahas 2,5 bulan sejak rancangan undang-undangnya disahkan sebagai inisiatif DPR RI pada 12 April 2022.
Salah satu poin yang mereka kritik adalah kajian antropologis terkait wilayah adat.
Diketahui Papua termasuk provinsi dengan banyak wilayah adat.
Hingga kini, ada 7 wilayah adat yang diidentifikasi. Dan dari itu semua, potensi konflik yang paling nyata diidentifikasi di Papua Tengah.
Apalagi DPR memilih Nabire sebagai ibu kota Papua Tengah.
Alasannya karena Nabire dianggap dapat menjadi jalan pemerataan ekonomi.
Padahal ada kota lain seperti Timika di Kabupaten Mimika yang dinilai sudah relatif baik secara ekonomi. Ini karena kota ini berdekatan dengan PT Freeport.
Selain itu, mayoritas wilayah Papua Tengah, seperti Mimika, merupakan wilayah adat Meepago.
Sedangkan secara adat, wilayah Nabire lebih dekat dengan wilayah adat Saireri (utara) yang meliputi Yapen Waropen, Biak, dan Serui.
Bahkan Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia mengakui ada beberapa kelompok di Nabire yang berbeda pendapat menolak.
Sehingga mereka menolak menjadi ibu kota provinsi dan ingin bergabung dengan Saireri.
"Perbedaan pendapat ini akan menimbulkan konflik," jelas Ahmad Doli Kurnia.
Terakhir, memang ada masalah karena Bupati Nabire dan Mimika bersitegang untuk siapa yang ibu kotanya menjadi ibu kota provinsi