Penulis
Intisari-Online.com -Semakin banyak pejabat dan pemimpin dunia telah menyerukan agar Putin bertanggung jawab ketika jumlah korban tewas sipil meningkat di Ukraina.
Anggota parlemen Ukraina juga menyusun draf resolusi mereka sendiri yang menyebut Putin sebagai penjahat perang, menurut Radio Free Europe.
Draf resolusi tersebut menyatakan bahwa Putin bertanggung jawab atas tindakan di mana jutaan orang Ukraina menderita kerusakan kesehatan, dalam banyak kasus kematian, kehilangan harta, dan terpaksa meninggalkan rumah mereka.
Namun melansir Kompas.com, kini seorang anggota parlemen senior Republik Rakyat Donetsk,bermaksud mengadili Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebagai penjahat perang.
Hal itu disampaikan Yelena Shishkina kepada kantor berita negara Rusia, TASS, pada Rabu (1/6/2022), sebagaimana dilansir Newsweek.
Shishkina mengatakan, parlemen Republik Rakyat Donetsk akan mengajukan tuntutan terhadap sejumlah pejabat yang memimpin Ukraina sejak 2014, ketika Presiden Rusia Vladimir Putin mencaplok Crimea.
Di antara pejabat Ukraina yang dimaksud termasuk Zelensky, mantan plt Presiden Ukraina Oleksandr Turchynov, dan Mantan Presiden Ukraina Petro Poroshenko.
“Ukraina telah menerapkan kondisi yang memungkinkan organisasi neo-Nazi berfungsi di wilayahnya, termasuk amnesti bagi anggotanya, kegagalan membawa mereka ke tanggung jawab pidana, dan dukungan legislatif atas kejahatan yang dilakukan terhadap Rusia,” ujar Shishkina.
“Ketika bukti yang cukup diajukan oleh lembaga penegak hukum. Maka, tentu saja, mereka yang bersalah akan dihukum,” sambung Shishkina.
Komentar Shishkina dilontarkn setelah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengatakan akan menyelidiki kemungkinan kejahatan perang selama invasi Rusia ke Ukraina.
“Pelaku kejahatan militer bukan hanya mereka yang memegang senjata dan menarik pelatuknya."
"Mereka juga jenderal yang mengeluarkan perintah, dan juga presiden,” kata Shishkina.
Dia menuduh Zelensky, Oleksandr Turchynov, dan Mantan Presiden Ukraina Petro Poroshenko membubuhkan tanda tangan di bawah perintah untuk mengirim "neo-Nazi" ke Ukraina timur, yakni Donbass, untuk membunuh warga sipil.
Shishkina mengatakan, undang-undang (UU) di Republik Rakyat Donetsk menetapkan tanggung jawab pidana atas kejahatan perang, serta yang mendukung dan mendanai terorisme.
(*)