Selain itu, pemerintah Orde Baru sangat otoriter dan antikritik.
Di awal pemerintahannya, Orde Baru, yang fokus pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, tidak segan menyingkirkan pendukung lawan politiknya yang dinilai akan mengancam.
Gaya tangan besi atau otoriter, secara perlahan membawa Soeharto mengontrol dan menguasai negara secara berkesinambungan.
Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Kopkamtib.
Kopkamtib yang sudah ada sejak 1965 ditugaskan mengurusi penyaringan dan pembersihan aparatur negara melalui Keputusan Pangkopkamtib No. Kep-010/Kopkam/3/1969 tahun 1969.
Kopkamtib mengawasi kinerja birokrasi pemerintah dan bisa masuk ke masyarakat luas.
Baca Juga: Peninggalan Kerajaan Mataram Kuno dalam Bentuk Candi Baik yang Bercorak Hindu ataupun Buddha
Kemudian pada 1975, Kopkamtib bertugas menyeleksi calon pegawai negeri dari keterlibatan G30S.
Pada 1980-an, Orde Baru benar-benar tidak tersentuh berkat gaya otoriter Soeharto dalam menguasai Indonesia.
Pemerintah masa Orde Baru dinilai tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
Maka, gerakan reformasi lahir sebagai puncak ketidakpuasan dan kekecewaan mahasiswa dan masyarakat terhadap kondisi pemerintahan yang demikian.