Penulis
Intisari-Online.com – Jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) mobilitas masyarakat diprediksi akan terus meningkat. Utamanya di kawasan wisata dan wahana hiburan.
Menanggapi situasi tersebut, Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Henky Manurung mengimbau agar masyarakat menjadi wisatawan yang bijak dan bertanggung jawab.
Hal tersebut disampaikan Henky ketika dalam dialog KPCPEN bertema “Sambut Tahun Baru dengan Liburan Gaya Baru”, Kamis (16/12/2021). Menurutnya, wisatawan bijak dan bertanggung jawab memiliki dua makna.
Makna pertama adalah tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes) terutama memakai masker dan menggunakan PeduliLindungi. Makna kedua adalah bijak menentukan destinasi wisata yang akan dikunjungi.
Baca Juga: Termasuk Rendahnya Kesadaran akan Hak Asasi Manusia, Inilah Faktor-faktor Internal Pelanggaran HAM
“Kita harapkan, traveller nusantara yang bergerak pada Nataru ini adalah wisatawan yang bertanggung jawab,” katanya.
Mengingat varian baru Omicron sudah diketahui di Indonesia, disiplin prokes menjadi sebuah urgensi. Selain itu, masyarakat juga diharapkan mencari lokasi wisata yang mampu mendorong ekonomi sekitar. Salah satunya dengan berkunjung ke destinasi wisata prioritas.
Adapun lokasi wisata tersebut mencakup Danau Toba, Lombok, Belitung, Labuan Bajo, hingga Manado.
“Saatnya kita nikmati Indonesia dengan berkunjung ke daerah tersebut. Diharapkan, akan terjadi pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.
Di samping mengimbau masyarakat, lanjutnya, pemerintah juga terus mendukung pelaksanaan sertifikasi Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability (CHSE).
Selain mampu menjadi jaminan kehigienisan lokasi wisata, sertifikasi tersebut juga mampu melindungi masyarakat yang ada di dalamnya.
“Yang dilindungi bukan hanya wisatawan, melainkan juga pekerja dan pelaku usaha kita harapkan aman,” tegas Henky.
Guna memastikan sertifikasi CHSE terus digalakkan oleh pengelola, Henky menyatakan pemerintah terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Apabila ditemukan pelanggaran, maka pemerintah akan memberikan teguran atau sanksi.
“Target untuk Nataru cuma satu, orang berwisata dengan aman, bisa berwisata tapi tidak lupa prokes dan menjadi wisatawan yang bertanggung jawab,” tandas Henky.
Cegah penyebaran varian Omicron
Kasus infeksi varian baru Omicron diketahui sudah terjadi di Tanah Air. Untuk itu, diperlukan berbagai tindakan pencegahan guna menekan potensi gelombang ketiga Covid-19.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Covid-19 Sonny Harry Harmadi menyatakan bahwa salah satu cara untuk menekan angka positif adalah dengan membatasi mobilitas masyarakat.
Terdapat dua skema yang akan dilakukan pemerintah. Skema pertama adalah dengan melakukan pembatasan kapasitas, larangan pesta, dan arak-arakan tahun baru.
“Pertama, harus hindari kerumunan,” kata Sonny.
Baca Juga: Dorong Pembangunan Kota Pintar, Menkominfo: Smart City Jawab Tantangan Kependudukan dan Pariwisata
Skema kedua adalah melakukan skrining PeduliLindungi. Hanya masyarakat dalam kategori hijau yang boleh masuk. Selain itu, dilakukan juga persyaratan perjalanan guna membatasi mobilitas masyarakat.
“Mohon masyarakat memahami, semua aturan diberlakukan untuk melindungi msyarakat agar tidak terjadi lonjakan kasus. Apalagi Omicron sudah ditemukan di Indonesia,” papar Sonny.
Guna mencegah paparan kasus Omicron di masyarakat, pemerintah juga terus melakukan percepatan vaksinasi. Menurutnya, vaksinasi terbukti efektif mengurangi angka kesakitan dan kematian.
Meski begitu, ia tetap mengimbau agar masyarakat tetap peduli dengan kepatuhan prokes. Terlebih di saat adanya risiko mobilitas tinggi dan adanya varian baru yang lebih menular, lonjakan kasus lebih mungkin terjadi.
“Kalau kepatuhan prokes turun, mobilitas naik, ada varian baru yang lebih menular, maka kita akan punya potensi atau risiko lonjakan kasus,” tegasnya.