Penulis
Intisari-Online.com - Indonesia memiliki hubungan yang pasang surut dengan Amerika Serikat sejak tahun 1949 melalui pengakuan kemerdekaan Indonesia.
Namun belakangan, pemerintah Indonesia cenderung lebih dekat dengan China.
Kedekatan antara Indonesia dan China itu disertai dengan berbagai masalah.
Menurut survei yang dilakukan The Economist Intelligence Unit pada tahun 2020, demokrasi Indonesia berada pada posisi terendah dalam 14 tahun.
Namun, Gufron Gozali, asisten peneliti junior dari Universitas Islam Indonesia dalam artikelnya yang terbit di Modern Diplomacy menyebut masih ada peluang bagi Washington untuk bisa mendekati Indonesia.
Menurut Gufron, di Indonesia, sentimen terhadap China di pemerintahan Jokowi semakin besar, narasi yang digunakan pihak oposisi adalah pemerintahan Jokowi yang terlalu tunduk pada China.
Dan sentimen buruk yang tumbuh di masyarakat Indonesia akibat pemberontakan yang dilakukan oleh PKI (Partai Komunis Indonesia) pada tahun 1965 masih kuat.
Penurunan indeks demokrasi Indonesia bisa menjadi peluang bagi Biden untuk memperkuat narasi bahwa demokrasi saat ini menghadapi ancaman nyata dari otoritarianisme.
Menteri Luar Negeri Anthony Blinken menyatakan bahwa pemerintahan saat ini berusaha untuk memperkuat Amerika di dalam dan luar negeri.
Maka untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah mencoba untuk kembali menggalakkan demokrasi, namun metode yang digunakan tidak akan sama dengan masa lalu yang berfokus pada penggulingan rezim otoriter atau penggunaan intervensi militer yang sangat mahal.
Hal ini akan diwujudkan dalam bentuk perilaku demokrasi melalui reformasi, pembatalan undang-undang yang buruk dan pemberantasan korupsi.
Padahal harus disadari bahwa narasi demokrasi hanya digunakan jika untuk kepentingan Amerika.
Dalam buku Trump vs China oleh Newt Gingrich, Grinch berpendapat bahwa dunia harus menyadari bahwa semua investasi yang dilakukan oleh perusahaan China berasal dari persetujuan Partai Komunis China (PKC).
Oleh karena itu dapat diartikan bahwa semua investasi yang dilakukan oleh perusahaan China sesuai dengan tujuan Partai Komunis China.
Biden harus mewaspadai jika investasi China di Indonesia semakin besar akan diikuti oleh pengaruh Partai Komunis China, peningkatan kerja sama ekonomi merupakan pilihan yang realistis dan harus dibarengi dengan komitmen yang kuat.
Pemerintahan Jokowi sendiri cukup keras terhadap beberapa kelompok Islam yang tidak sejalan dengannya.
Berikut 4 kebijakan Jokowi yang disebut bisa jadi pemicu AS bangkitkan 'hantu komunis' karena kedekatan China dengan Indonesia:
1. Terjadinya pencabutan izin operasi organisasi HTI (Hizbut Tahrir Indonesia)
2. Penangkapan Eggi Sudjana yang merupakan salah satu penggagas aksi 212.
Ketakutan ini bermula dari protes terhadap ujaran kebencian yang dilakukan oleh mantan gubernur Jakarta pada tahun 2016.
3. Pemerintah pemerintah membubarkan Front Pembela Islam (FPI) sekaligus melarang segala aktivitasnya pada 2020.
4. Kedekatan Presiden Jokowi dengan China membuat Indonesia sangat berhati-hati terhadap isu yang melibatkan China.
Jokowi yang cenderung menahan diri ketika Muslim di Uighur disiksa oleh pemerintah China.
Meski mayoritas masyarakat Indonesia adalah pemeluk agama Islam, namun tindakan Jokowi harus sejalan dengan aspirasi masyarakat.
(*)