Sementara ada 3 agenda sidang kedua BPUPKI, di antaranya:
1. Rancangan undang-undang dasar.
2. Rancangan bentuk negara, wilayah negara dan kewarganegaraan.
3. Susunan pemerintahan, unitarisme, dan federalisme.
Akan tetapi terjadi perbedaan pendapat dalam sidang kedua BPUPKI.
Oleh karenanya, Ketua BPUPKI Dr. Radjiman Wediodiningrat meminta anggota untuk memperbaiki rancangan Undang-Undang Dasar.
Misalnya saran dari Soemitro Kolopaking.
Di mana dia meminta ada pasal mengenai amandemen Undang-Undang Dasar. Agar bisa diubah sesuai dengan kebutuhan zaman.
Perdebatan lain adalah soal rancangan yang bertuliskan “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”
Johannes Latuharhary keberatan. Karena Indonesia menganut beberapa agama dan adat istiadat lain.
Beruntung, Agus Salim menanggapi keberatan itu dengan baik. Dan masalah ini bisa diselesaikan dengan baik.
Baca Juga: Bagaimana Proses Sidang Resmi yang Dilaksanakan BPUPKI yang Tepat?