Penulis
Intisari-online.com - Indonesia memang tergolong sebagai salah satu negara terbesar di dunia, dengan luas wilayah dan jumlah penduduknya.
Namun, sebagai negara besar, bukan berarti Indonesia masuk jajaran negara-negara maju.
Karena masih banyak hal yang perlu dibenahi terutama menyangkut kesejahteraan rakyatnya yang masih belum merata.
Bank Dunia (World Bank), bahkan menyoroti pekerjaan orang-orang Indonesia yang dikatakan sebagai pekerjaan berkualitas rendah.
Melansir Kompas.com, Bank Dunia menyebut, mayoritas orang Indonesia didominasi oleh pekerjaan yang berkualitas rendah (low quality).
Hal itu didasarkan pada laporab terbaru berjudul Pathways to Middle-Class Jobs in Indonesia.
Dalam laporan itu ada sekitar dua pertiga pekerjaan 66,7 persen di Indonesia yang berkualitas rendah.
Bank Dunia menyebut pekerjaan tersebut di antaranya ojek online, penjual warung makan, dan pekerjaan sektor informal lain, yang tidak memiliki kesesuaian gaji dengan beban kerja.
Baca Juga: Inilah Sederet Fakta tentang Vaksin Covid-19 untuk Anak di Indonesia, Apa Saja?
Kontributor laporan Bank Dunia, Maria Monica Wihardja, mengatakan, rasio pekerjaan sektor ini mencapai tiga perempat dari total pekerjaan tahun 2019.
"Sebagian besar pekerjaan informal ada di sektor rumah tangga mikro, dan ini merupakan sektor dengan produktivitas terendah, namun mereka tetap melakukan pekerjaan yang membuat kehidupan sehari-hari mereka berlanjut," katanya, Rabu (30/6/21).
Dia menyebut rasio antara pemilik usaha dengan karyawan masih tinggi.
Tahun 2019, rasio antara pemilik usaha dengan karyawan yakni 38,2 persen pemilik usaha dan 61,8 persen karyawan.
Dari total tersebut, dua pertiga karyawan bekerja dengan kontrak.
Hal ini membuat kualitas pekerjaan di Indonesia menjadi rendah, dan membuat kehidupan tidak sejahtera.
"Saat perempuan bekerja mereka mendapatkan 25 persen gaji atau upah lebih sedikit dari laki-laki, jumlah ini belum bergeser selama 20 tahun," katanya.
Bank Dunia memberikan saran yang bisa dilakukan Indonesia untuk memperbaiki situasi ini.
Serta membuka jalur pekerjaan kelas menengah bagi penduduknya.
Pertama, adalah dengan meningkatkan produktivitas pada pekerjaan, perusahaan, dan sektor yang sudah ada.
Caranya dengan melakukan peningkatan persaingan yang akan membuka pintu masuk dan mendorong investasi asing.
Pemerintah dinilai perlu memperbaiki peraturan dalam negeri untuk menyamakan kedudukan bagi perusahaan sektor swasta, sekaligus mendorong perusahaan membuat regulasi bisnis yang sehat.
Selain itu pemerintah perlu memberikan dukungan kepada UMKM, caranya dengan menghubungkan UMKM dengan pasar global dan membantunya mengadopsi teknologi.
"Pengenalan pasar dan pengadopsian digital akan membantu mereka berkontribusi pada pekerjaan kelas menengah, pemerintah juga perlu memprofesionalkan 36 juta pemilik usaha mikro rumah tangga akan membantu mereka bergerak lebih cepat menuju pekerjaan kelas menengah," ujar Monica.
Rekomendasi kedua adalah memfasilitasi perubahan dalam komposisi pekerjaan.
Hal ini membantu para pekerja bertransisi menuju kesempatan kerja yang produktif dan berupah tinggi.
Fasilitas ini berguna bagi perusahaan maupun pekerjaanya, di sisi perusahaan, pemerintah bisa mengarahkan strategi promosi investasi baru untuk menarik investor yang dapat menciptakan lapangan kelas menengah.
Rekomendasi terakhir, adalah pemerintah bisa membantu pekerja melalui pelatihan atau re-skilling.
Proses pencarian kerja maupun dibantu dengan cara menyediakan informasi pasar tenaga kerja yang lebih komrehensif.
"Berikan sistem asuransi pengangguran yang akan membiayai para pekerja selama mereka menjalani pelatihan atau re-skilling," katanya.