Penulis
Intisari-online.com -Indonesia menyerukan persatuan di antara negara Asia Tenggara.
Mengutip The Star Online, dalam pertemuan Kementerian Pertahanan Asia (ADMM) minggu ini, Indonesia menyebutkan kekhawatiran terhadap permusuhan negara adidaya yang mengganggu Laut China Selatan.
Pertemuan yang diprakarsai oleh menteri pertahanan kedua Brunei Awang Halbi pada Selasa dan Rabu 16 Juni itu juga mengundang mitra dialog ASEAN dalam ADMM+.
Negara mitra tersebut antara lain Australia, China, India, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia dan Amerika Serikat.
Indonesia meningkatkan perlunya memperkuat ASEAN di Indo-Pasifik dari perspektif pertahanan.
Gunanya untuk memperkuat posisi ASEAN dalam mempertahankan perdamaian dan keamanan di wilayah Indo-Pasifik.
"Sangat penting bagi ASEAN untuk melihat wilayah ini sebagai sebuah keseluruhan, dan tidak biarkan negara adidaya untuk memecah ASEAN," ujar Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto dalam pertemuan ADMM itu.
Konsep Indo-Pasifik adalah citra strategis dari wilayah Asia-Pasifik yang diartikan berbeda oleh negara yang berbeda dengan kepentingan masing-masing.
Namun banyak pengartian itu diarahkan langsung ke persaingan yang terus tumbuh antara China dan AS.
Awal minggu ini, pemimpin NATO, persekutuan militer yang dipimpin oleh AS, mengadopsi retorika lebih kasar terhadap China, mengatakan bahwa ambisi militer China-lah yang menjadi ancaman bagi persekutuan mereka.
Di wilayah Indo-Pasifik, AS bekerja dengan Jepang, Australia dan India membentuk Dialog Keamanan Quadrilateral, yang mana mereka klaim sebagai "tatanan inklusif, bebas dan terbuka" di wilayah Indo-Pasifik.
Namun, dengan lokasi wilayah lebih dekat dengan China, negara-negara ASEAN beberapa bahkan berbatasan langsung dengan China.
Mereka telah berupaya mencari cara memisahkan diri dari retorika lebih mengerikan yang ditawarkan oleh AS dan sekutunya dengan mengadopsi Outlook ASEAN di Indo-Pasifik tahun 2019.
Selasa lalu, 10 menteri pertahanan dari negara ASEAN bertemu dengan menteri pertahanan China Wei Fenghe dalam pertemuan informal menteri pertahanan ASEAN-China.
Mereka mendiskusikan kerjasama keamanan dan penanganan konflik di Laut China Selatan.
Prabowo mengatakan dialog dan konsultasi dengan kepercayaan yang sama dapat menyelesaikan semua masalah di tempat itu, termasuk isu Laut China Selatan.
China dan ASEAN terus melanjutkan negosiasi Kode Pelaksanaan di Laut China Selatan bulan depan setelah tertunda karena larangan Covid-19.
Banyak negara-negara Asia Tenggara, termasuk Vietnam, Filipina, Brunei dan Malaysia terjebak dalam sengketa teritorial di Laut China Selatan.
China telah melakukan 'sapu bersih' secara ilegal yang mengklaim hampir 90% dari wilayah kelautan itu.
Indonesia sendiri bukanlah pengklaim Laut China Selatan, tapi telah sering bersengketa terkait zona ekonomi eksklusif di Laut Natuna Utara.
Forum Think Tank Strategi ASEAN-China, Pertukaran Pejabat Muda ASEAN-China dan Latihan Maritim ASEAN-China adalah beberapa cakupan kerjasama yang telah meraih keuntungan atas pelaksanaan pembangunan kebercayaan dan kapasitas ASEAN dan China di sektor pertahanan," ujar Prabowo.
Sementara itu, Wei mengatakan pihak yang berkepentingan seharusnya membangun konsensus, mengatur perbedaan dan kerjasama untuk secara bersama mempertahankan kedamaian dan stabilitas di Laut China Selatan.
Hasil pertemuan itu menghasilkan persetujuan adopsi 8 konsep baru dan revisi serta perjanjian diskusi, termasuk konsep tertulis hotline tingkat kementerian ASEAN guna membantu mengurangi ketegangan wilayah, bersama dengan prosedur pengoperasian satu standar.
Peneliti senior lembaga penelitian di Jakarta Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Evan Laksmana mengatakan dalam hal regionalisme pertahanan, masih ada tumpang tindih berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN, terutama ADMM+, Forum Regional ASEAN dan Pertemuan Asia Timur (EAS) di mana negara-negara dapat mendiskusikan berbagai isu strategis.
"Isunya adalah apakah kita punya atau tidak punya sumber daya atau strategi untuk bergerak dari dialog menuju kerjasama praktis seperti latihan gabungan atau kolaborasi industri pertahanan," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan ADMM atau ADMM+ tidak dapat melaksanakan pertemuan ASEAN atau EAS ketika berbicara mengenai politik negara adidaya, menambahkan kedaruratan kelompok EAS dan kapan menteri pertahanan negara-negara itu mulai berdiskusi.
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di sini