Penulis
Intisari-Online.com – Ketika resmi dilantik, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden punya banyak rencana.
Sebagian besar rencananya adalah membalikkan beberapa kebijakan yang telah dibuat oleh Presiden AS sebelumnya, Donald Trump.
Seperti kembali dalam perjanjian Paris hingga membatalkan larangan perjalanan ke Negara Muslim.
Namun ternyata ada langkah lain Biden yang cukup berani.
Di mana Biden membuat "langkah signifikan" untuk membalikkan kesalahan yang dibuat oleh atasannya sekaligus mantan Presiden AS Barack Obama.
Presiden AS Joe Biden, melalui Menteri Luar Negeri Antony Blinken, melakukan langkah berani untuk menegaskan kembali janji bangsanya untuk mendukung negara-negara Asia Tenggara.
Intervensi Blinken datang ketika sengketa yang sedang berlangsung atas klaim kedaulatan China di perairan meningkat.
Komitmen tersebut dibuat selama pembicaraan dengan Blinken dan mitranya dari Filipina Teodoro Locsin, yang sebelumnya telah membuat protes diplomatik formal atas keputusan China untuk mengizinkan penjaga pantainya menembaki kapal asing.
Baca Juga: Tergantung Penyebabnya, Ini Obat Penurun Panas Dewasa yang Tepat
Kedua pejabat itu mengatakan aliansi AS-Filipina penting bagi kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.
Lalu Blinken menekankan pentingnya Perjanjian Pertahanan Bersama (MDT) untuk keamanan kedua negara.
Serta penerapannya yang jelas untuk serangan bersenjata terhadap angkatan bersenjata Filipina, kapal umum, atau pesawat terbang di Pasifik, termasuk Laut China Selatan.
Dukungan AS tidak diragukan lagi akan membuat marah China yang sudah bermusuhan, dengan Beijing berselisih atas keinginan Washington untuk melibatkan diri dalam masalah yang dikatakan bukan urusan mereka.
Dr Bec Strating, dosen senior bidang politik dan hubungan internasional di Universitas La Trobe Australia, mengatakan kepada Express.co.uk pada Sabtu (20/1/2021), bahwa hal itu mewakili langkah signifikan AS dari keengganan pemerintahan Obama untuk mendukung Filipina di Laut China Selatan.
Dia mengutip laporan penolakan Obama untuk memberikan dukungannya di belakang Manilla selama kebuntuan Scarborough Shoal pada tahun 2012, yang menyebabkan ketegangan antara Filipina dan China meletus.
Filipina dan Beijing mengklaim pulau itu.
Tetapi China merebutnya setelah mengirim pemotong penjaga pantai yang kuat untuk mengusir angkatan laut Manilla.
Pada saat itu, AS tidak mengklarifikasi apakah MDT-nya dengan Filipina akan memicu respons militer Amerika, dan karena China terus menumbuhkan dominasinya.
Sebuah kesepakatan ditengahi oleh AS, yang menyebabkan China menarik kapal-kapalnya.
Tetapi Beijing memilih untuk menahan blokade, yang dipertahankan oleh otoritasnya dengan menembakkan meriam air ke kapal-kapal Filipina yang mendekati.
Empat tahun kemudian dan kesepakatan baru dicapai secara diam-diam antara Filipina dan China.
Tetapi banyak analis menyalahkan Obama atas keragu-raguannya atas wilayah tersebut sembilan tahun lalu.
Dr Strating, yang berspesialisasi dalam kebijakan luar negeri Australia dan sengketa maritim di Indo-Pasifik, mengatakan: "Ini adalah langkah dari Menteri Luar Negeri AS yang baru untuk meyakinkan Filipina, bahwa itu akan membantu negara jika terjadi serangan di wilayah maritimnya.”
"Itu pertanda penting karena AS membatasi apakah MDT telah menutupi Laut China Selatan untuk waktu yang lama. Kebuntuan Scarborough Shoal pada tahun 2012.”
Misalnya saat itulah pemerintahan Obama tidak benar-benar datang membantu Filipina selama kebuntuan itu, dan itu berkontribusi pada perubahan status quo Laut China Selatan.
"Masih ada analis yang menyarankan sebagian alasan mengapa China bisa mendapatkan pijakan seperti itu di Laut China Selatan.”
“Seperti membangun melalui pulau-pulau buatan, dan memiliterisasi pos-pos terdepan, adalah karena pemerintahan Obama tidak berbuat cukup untuk mencegahnya. "
Pekan lalu, China terus maju dengan komplotannya untuk melanjutkan dominasinya dengan mengeluarkan undang-undang yang memungkinkan penjaga pantainya menggunakan "semua cara yang diperlukan untuk menghentikan atau mencegah ancaman dari kapal asing", kata laporan China.
Ini termasuk penghancuran bangunan yang dibangun oleh negara-negara pesaing di atas terumbu karang yang diklaim oleh China sebagai kedaulatannya.
Locsin menggambarkan tindakan tersebut sebagai "ancaman perang".
"Sementara memberlakukan undang-undang adalah hak prerogatif kedaulatan.”
“Atau dalam hal ini, Laut China Selatan yang terbuka adalah ancaman verbal perang ke negara mana pun yang menentang hukum yang, jika tidak ditentang, adalah tunduk padanya.”
Itu membuat intervensi AS menjadi lebih signifikan, namun Dr Strating menenangkan ketakutan akan konflik di wilayah tersebut.
"Saya tidak melihat risiko signifikan dari konflik kekuatan besar di Laut China Selatan karena akan bergantung pada Washington yang terlibat dalam pertikaian militer dengan China.”