Penulis
Intisari-Online.com - Pada September 2020, Amerika Serikat (AS) pernah menolak tegas bahwa mereka melakukan kejahatan perang diAfghanistan.
Padahal AS memang menginvasi Afghanistan pada September 2001 dan kita mengenalnya sebagai Perang AS diAfghanistan.
Invansi itu bahkan diperintahkan oleh Presiden AS, George W. Bush.
Nah, pada November 2020 ini justru ASinginAzerbaijan kena sanksi atas kejahatan perangnya kepada Armenia.
Apa yang dilakukan AS tentu mendapatkan kritikan tajam.
Ditambah ada laporanbahwa Presiden AS Donald Trump sedang bersiap untuk mengampuni sejumlah penjahat perang AS, baik terdakwa maupun terpidana, telah memicu kemarahan yang sah.
Dilansir dariforeignpolicy.com pada Kamis (3/12/2020), ini bukan kasus yang baru.
Sebelumnya tujuh mantan anggota peleton menuduh salah satu anggotaNavy SEAL Edward Gallagher secara rutin menargetkan wanita dan anak-anak sebagai penembak jitu di Irak, serta membunuh seorang remaja tawanan dengan darah dingin.
Nicholas Slatten adalah seorang tentara bayaran yang, sejauh ini, satu-satunya orang yang dihukum karena pembantaian 14 warga sipil Irak pada tahun 2007.
Trump telah berulang kali menyatakan dukungannya untuk penyiksaan dan kekejaman dalam perang.
Bahkan memberikan pengampunan.
Tetapi meski retorika kekerasan Trump masih baru, impunitas yang efektif bagi tentara AS di negeri asing tidaklah demikian.
Kebencian Irak terhadap pasukan AS terlihat jelas dan penuh kekerasan, tetapi pengampunan tersebut juga akan semakin merusak kredibilitas AS di antara sekutunya yang lebih tenang.
Hal itu terutama terjadi di Asia Timur, di mana ketidakadilan keadilan militer AS sering membuat marah penduduk setempat.
Di Korea Selatan, Jepang, dan Filipina, antara lain, impunitas personel militer AS yang dirasakan telah membuat penduduk menentang keberadaan pangkalan militer, memicu protes massal, dan hubungan diplomatik yang tegang.
Pelanggaran individu atas kedaulatan, seperti yang dilihat pengunjuk rasa, mendorong keluhan ini.
Tetapi itu juga terkait dengan tradisi anti-Amerika yang lebih luas yang dipicu oleh kegagalan berulang Amerika Serikat untuk mengadili tentaranya sendiri secara adil.
Meskipun kegagalan keadilan ini terjadi di berbagai negara, dan pada waktu yang berbeda, mereka membentuk bagian yang kuat dari ingatan sejarah kolektif.
Pengunjuk rasa Korea Selatan sering merujuk pada pembantaian AS di Vietnam — di mana pasukan Korea Selatan juga melakukan kekejaman — serta kengerian yang dilakukan selama Perang Korea itu sendiri.
Kegagalan besar Irak adalah batu ujian bagi mereka yang menentang kehadiran AS di seluruh dunia.
Pelatihan militer AS hari ini berusaha keras untuk menekankan hukum perang dan perlunya tidak mematuhi perintah ilegal.
Namun tindakan AS menawarkan sedikit jaminan bahwa sikap politik telah berubah.
Politisi AS telah berulang kali menolak untuk menerima peran Pengadilan Kriminal Internasional, dan Mantan Menteri Luar Negeri saat ini Mike Pompeo telah memberikan banyak ancaman terhadapnya.
Arogansi, rasisme, dan sorak-sorai atas kekejaman di puncak pemerintahan AS di bawah Trump terus meniadakan segala upaya untuk memperbaiki reputasi Amerika di bawah.
Hanya saja, semuaini tidak menjadi tanggung jawab tentara AS.
Tapi seringnya kepadalembaga militer AS yang gagal memberikan keadilan.
Di Okinawa, pulau Jepang yang menjadi basis utama Amerika di Pasifik, mereka kebal dari peradilan lokal sampai tahun 1972 dan jarang dituntut oleh pasukan mereka sendiri.
"Mereka akan menabrak seseorang, dan ketika mereka berkendara kembali ke pangkalan, melalui gerbang, itu sama dengan kembali ke AS," kata seorang warga Okinawa kepada The Nation.
“Ini sangat membuat frustrasi."
"Anda memperkosa dan membunuh atau menabrak seseorang dan kembali?".
Jadi jangan heran, kebencian itu membentuk dasar dari gerakan anti-basis yang kuat di pulau itu.