Penulis
Intisari-Online.com - Di tiga generasi keluarga Kim (Kim Il Sung, Kim Jong Il, dan Kim Jong Un), kamp penjara politik telah memainkan peran kunci dalam mengunci dan memantau warga Korea Utara yang menentang rezim dan ideologinya.
Perubahan apa yang terjadi sejak Kim Jong Un berkuasa?
Menurut beberapa sumber Daily NK, jumlah narapidana telah meningkat secara substansial dibandingkan sebelumnya.
Sementara sekitar 130.000 orang ditahan di kamp-kamp penjara yang dikelola oleh Kementerian Keamanan Negara pada tahun 2012, jumlahnya dilaporkan mencapai 160.000 pada Maret 2020.
Artinya, populasi tahanan negara itu telah tumbuh sekitar 30.000 selama delapan tahun Kim di kekuasaan.
Jumlah tahanan yang ditahan di fasilitas tertentu diyakini 43.000 di Kamp No. 14 (di Kaechon, Provinsi Pyongan Selatan); 55.000 di Kamp No. 15 (di Yodok, Provinsi Hamgyong Selatan); 24.000 di Kamp No. 16 (di Hwasong, Provinsi Hamgyong Utara); dan, 25.000 di Kamp No. 25 (di Chongjin, Provinsi Hamgyong Utara).
Sementara jumlah narapidana yang ditahan di fasilitas Chongjin pada awalnya cukup rendah, angka itu diyakini melonjak pada Oktober tahun lalu.
"Jumlahnya tiba-tiba melonjak, dengan 150 narapidana berdesakan di kamar yang dirancang untuk 50 orang," kata seorang sumber di negara itu kepada Daily NK baru-baru ini.
“Kebanyakan dari mereka ditangkap saat melakukan aktivitas penghasil mata uang asing di Pyongyang.”
Banyak narapidana baru tampaknya adalah mereka yang terlibat dalam aktivitas korupsi, termasuk penggelapan, sambil bekerja untuk mendapatkan mata uang asing bagi rezim.
Penting untuk diketahui bahwa beberapa kamp dijalankan oleh Kementerian Jaminan Sosial, badan kepolisian nasional Korea Utara.
Kementerian saat ini bertanggung jawab atas Kamp No. 17 di Kaechon, Provinsi Pyongan Selatan, di mana 21.000 tahanan ditahan.
Ia juga mengelola Kamp No. 18 di Bukchang, Provinsi Pyongan Selatan, yang menampung 26.000 tahanan.
“Biasanya warga yang melakukan kejahatan yang lebih serius ditahan di kamp tahanan politik ini daripada di kamp kerja paksa,” sumber itu menjelaskan.
“Para tahanan di kamp-kamp (yang dikelola Kementerian Jaminan Sosial) bertahan hidup dengan pengetahuan bahwa mereka dapat dibebaskan atas perintah (dari Kim Jong Un), tetapi kamp-kamp tersebut masih menjadi tempat penahanan yang serius karena siapa pun yang tidak (mematuhi aturan kamp) dikirim ke kamp tahanan Kementerian Keamanan Negara. "
Kamp No. 17 dan No. 18 dilaporkan ditutup pada satu titik tetapi dipulihkan oleh Kim, mungkin sebagai bagian dari upaya untuk "mengelola" dan "mengontrol" warga dengan lebih baik.
Rezim Kim tampaknya mengoperasikan kamp di bawah prinsip yang sama yang mengarah pada pendiriannya: yaitu, gagasan bahwa kamp penjara harus tetap ada untuk menghukum siapa pun yang menentang ideologi partai dan doktrin Kimilsungisme dan Kimjongilisme - setidaknya sampai saat itu ide telah "diadopsi sepenuhnya" oleh masyarakat.
Kamp penjara di negara ini masih dibagi menjadi "zona kontrol total" - kamp yang didirikan untuk mereka yang tidak akan pernah bisa dilepaskan kembali ke masyarakat, dan "zona revolusioner" - kamp tempat narapidana menerima "pendidikan ideologis" saat melakukan kerja paksa.
Tahanan dilucuti dari semua hak dan dilarang melakukan kontak dengan dunia luar.
Memang, Kim Jong Un telah menjalankan tradisi brutal negara itu dalam memperlakukan warga yang dipenjara sebagai alat produksi.
Di bawah pemerintahan Kim, sekarang menjadi aturan resmi bagi semua tahanan untuk ditembak mati jika terjadi perang atau dalam "keadaan politik luar biasa" lainnya, menurut sumber tersebut.
Kamp penjara adalah perwujudan dari kebrutalan rezim, itulah sebabnya Korea Utara mempertahankan posisi resmi bahwa fasilitas semacam itu tidak ada.
"(Pihak berwenang) khawatir bahwa jika mereka mengakui keberadaan kamp penjara, itu bisa merusak kepercayaan pada klaim rezim sebagai masyarakat yang mengutamakan warga," kata sumber itu kepada Daily NK.
Sumber tersebut juga mengkonfirmasi bahwa Kamp No. 22 (di Hoeryong, Provinsi Hamgyong Utara) ditutup pada tahun 2012 selama tahap awal pemerintahan Kim.
Keputusan ini didasarkan pada keputusan bahwa tidak pantas untuk memiliki penjara yang berlokasi di tempat kelahiran Kim Jong Suk yang, bersama dengan ibu dari Kim Jong Il dan nenek dari Kim Jong Un, adalah salah satu dari “Tiga Gunung. . Paekdu Generals ”yang berperang melawan Jepang.
(*)
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di https://www.gridstore.id/brand/detail/27/intisari