Pejabat senior pemerintah dan pemimpin kelompok pemberontak disebutkan "menandatangani protokol asli mereka terkait penyusunan keamanan" dan isu lainnya Sabtu malam tersebut.
Namun, dua gerakan pemberontak menolak sebagian dari kesepakatan tersebut.
Mereka adalah faksi Gerakan Liberal Sudan yang dipimpin oleh Abdul Wahid al-Nur, dan sayap dari Gerakan Liberal Warga Sudan Utara (SPLM-N) yang dikepalai oleh Abdelaziz al-Hilu.
Isi kesepakatan
Baca Juga: 21 Tahun Negaranya Merdeka, Ini Kisah Pemuda Timor Leste Merantau ke Australia Demi Capai Kemakmuran
Kesepakatan final mengulas isu terkait keamanan, kepemilikan lahan, pengadilan transisi, pembagian kekuasaan dan pemulangan orang-orang yang pergi dari kampung halaman mereka akibat perang.
Kesepakatan itu juga menyediakan pembongkaran pasukan pemberontak dan masuknya prajurit mereka ke tentara nasional.
Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok dan beberapa menteri lain terbang ke Juba pada Minggu kemarin, untuk bertemu Presiden Sudan Selatan Salva Kiir.
Hamdok mengatakan perjanjian itu jauh lebih lama dari yang diharapkan sejak September 2019 lalu.