Menanggapi ancaman aneksasi Israel, pejabat Palestina mengumumkan mereka menghentikan koordinasi keamanan dengan Israel pada akhir Mei 2020.
Segera setelah itu, pasukan keamanan PA menarik diri dari daerah-daerah yang dipantau bersama dengan pasukan Israel di Yerusalem utara dan timur.
Termasuk dari kota-kota Abu Dis, Bedou, Qatana, dan Beit Iksa.
Pada waktu yang hampir bersamaan, PA juga mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi menerima transfer dana dari pajak yang dikumpulkan Israel, yang digunakan untuk membayar gaji dan layanan di Tepi Barat.
Tak berhenti di situ, mereka berhenti mengeluarkan izin bagi warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat untuk menyeberang ke Israel.
Sebabkan kekacauan di Tepi Barat
Kebijakan ini menciptakan kebingungan dan kekacauan di depan Kantor Penghubung Israel, Tepi Barat, khususnya di Al-Khalil.
Ribuan orang Palestina berkumpul untuk mengajukan izin di sana, tetapi PA hanya berdiri tanpa melakukan apapun.
Tidak banyak yang dilakukan untuk menghentikan aliran pekerja, pebisnis, dan orang sakit yang menyeberang ke wilayah Israel setiap hari.
Padahal, di masa lalu, gerakan warga Palestina selalu dikoordinasikan antara Israel dan PA untuk memastikan keamanan dan ketertiban.
Perkembangan ini tampaknya menunjukkan pihak berwenang Israel secara bertahap membangun jalur komunikasi dan hubungan langsung dengan penduduk Palestina, mengesampingkan peran mediasi PA.