"Ini bukan cara pemerintah mengadakan pelatihan atau jenis pasokan apa pun," katanya. "Anda tidak akan melakukan bisnis dengan orang (perusahaan) seperti itu."
Perwakilan FEMA mengatakan kepada Insider bahwa tidak ada dalam pemeriksaan latar belakang standar yang dilakukan berkaitan dengan kontrak pemerintah yang mengindikasikan Panthera "tidak bertanggung jawab."
“Seperti halnya kontrak lainnya, FEMA terikat oleh hukum untuk mengikuti persyaratan dan proses Akuisisi Federal. Sesuai dengan persyaratan dan proses Akuisisi Federal ini, Petugas Kontraktor melakukan penentuan tanggung jawab kontraktor. Sistem Informasi Kinerja dan Integritas Federal Awardee (FAPIIS) diperiksa dan Panthera memenuhi persyaratan yang diperlukan. Perusahaan itu tidak muncul dalam Sistem Daftar Pihak yang Dikecualikan (EPLS)," kata FEMA.
FEMA juga menambahkan bahwa peninjauan tidak menemukan Panthera menunjukkan "tunggakan pajak federal (lebih dari $ 3.500 - sekitar Rp54 juta) dalam tiga tahun terakhir."
“FEMA tidak menandatangani kontrak kecuali ada alasan untuk percaya bahwa mereka akan berhasil dieksekusi. Tinjauan yang disyaratkan mengarahkan kami untuk menyimpulkan bahwa Panthera akan dapat memenuhi kontrak mereka,” kata perwakilan tersebut. "Seperti halnya kontrak apa pun jika perusahaan tidak dapat mengirim atau mengirimkan produk di bawah standar, agensi dapat menggunakan cara hukum terhadap perusahaan."
Perwakilan itu mengatakan bahwa peralatan yang dipesan belum tiba tetapi Panthera telah memberikan konfirmasi tertulis bahwa masker-masker itu berada dalam tahap pengiriman. Pengiriman dijadwalkan 23 April.