Penulis
Intisari-online.com -Telah diketahui jika Korea Utara (Korut) mendapat sanksi oleh PBB atas pengembangan program nuklir mereka yang berpusat di Pyongyang.
Sanksi tersebut mewajibkan negara-negara memeriksa kargo yang ditujukan ke atau datang dari Korea Utara yang berada dalam wilayah mereka atau diangkut dengan kapal berbendera Korea Utara.
Namun rupanya Korut terus-terusan mencemooh resolusi Dewan Keamanan PBB dengan melanggar sanksi tersebut.
Sayangnya, pengawasan dan penegakan sanksi tersebut juga masih sangat lemah.
Hal ini didapatkan dari beredar foto-foto delapan kapal Korut berlabuh di perairan China, di pelabuhan lepas Ningbo-Zhousan.
Foto tersebut bertanggal pada 10 Oktober tahun lalu dan baru dipublikasikan secara online pada hari Jumat.
Laporan tahunan kepada Dewan Keamanan PBB oleh pemantau sanksi independen mengatakan Korea Utara terus mencemooh resolusi dewan “melalui ekspor komoditas maritim ilegal, terutama batubara dan pasir” pada 2019, yang menghasilkan uang senilai ratusan juta dolar bagi Pyongyang.
Seorang diplomat Dewan Keamanan PBB yang berbicara kepada Reuters tanpa menyebut nama, mengatakan China memiliki kapasitas untuk menghentikan sanksi yang dijatuhkan oleh sekutunya, Korea Utara, tetapi "hanya memilih untuk tidak mengimplementasikan resolusi Dewan Keamanan."
"Menurut anggota Dewan Keamanan, kapal perang China telah menerima pemberitahuan secara real time pada beberapa kesempatan kapal memasuki perairan teritorialnya yang telah diamati melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB," kata diplomat itu.
Pengawasan Tiongkok atas kepatuhan negara tetangganya Korea Utara terhadap sanksi-sanksi PBB yang pertama kali diberlakukan pada tahun 2006, dianggap penting untuk efektivitas langkah-langkah tersebut, yang dipelopori oleh Amerika Serikat dan dengan suara bulat diadopsi oleh Dewan Keamanan.
Reuters pertama kali melaporkan pada bulan Februari bahwa laporan pemantauan sanksi menemukan bahwa Korea Utara terus meningkatkan program-program rudal balistik nuklir pada tahun lalu.
Tanggapan China
Ketika ditanya apakah China telah menerima pemberitahuan dan menindaklanjutinya, kantor juru bicara kementerian luar negeri China mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis bahwa China menerapkan sanksi AS.
"China selalu dengan sungguh-sungguh memenuhi kewajiban internasionalnya dan menangani masalah-masalah yang relevan sesuai dengan resolusi," katanya.
Dalam pernyataan resminya, kantor kementerian luar negeri China mengatakan: "Laporan itu dengan jelas menyatakan bahwa ini adalah informasi yang diberikan oleh 'negara anggota' dan bukan pendapat kelompok ahli."
Misi Korea Utara untuk PBB di New York tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters.
Foto kedua dari laporan AS menunjukkan sepuluh kapal Korea Utara berlabuh di perairan China pada 15 September tahun lalu di dekat pelabuhan Lianyungang. Foto-foto tersebut diberikan kepada badan monitor sanksi PBB oleh negara anggota yang tidak dikenal.
Para pemantau melaporkan bahwa Korea Utara melakukan pengiriman barang ilegal dari kapal ke kapal seperti batubara, yang telah dilarang sejak 2017 dalam upaya untuk memotong pendanaan ke Pyongyang.
Lebih banyak foto dalam laporan menunjukkan adanya penggunaan derek apung yang mendukung "transfer batubara antar-kapal secara ilegal."
Di bawah PBB, sanksi yang dijatuhkan pada 2017 juga mengharuskan semua negara memulangkan warga Korea Utara yang bekerja di luar negeri pada akhir tahun lalu untuk menghentikan mereka mendapatkan mata uang asing bagi pemerintah pemimpin Kim Jong Un.
Seorang pejabat senior AS pada Januari menuduh China gagal mengirim pulang semua pekerja Korea Utara.
Amerika Serikat meyakini Pyongyang menghasilkan sekitar US$ 500 juta per tahun dari hampir 100.000 pekerja di luar negeri, di mana 50.000 di antaranya berada di China.
Dalam surat tertanggal 20 Maret kepada komite dewan sanksi Korea Utara, China - yang meminta agar catatan itu tetap rahasia - mengatakan telah menyelesaikan pemulangan sebelum batas waktu 22 Desember.
"Tiongkok akan terus menerapkan resolusi Dewan Keamanan dan memenuhi kewajiban internasionalnya," tulis Duta Besar China Zhang Jun dalam catatan itu, yang berhasil didapat oleh Reuters.
Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul AS kecolongan, PBB rilis foto kapal Korut tertangkap basah berlabuh di perairan China
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di sini