Sudan Selatan lahir sebagai hasil dari referendum yang dilaksanakan 9 Januari 2011.
Referendum dilaksanakan berdasarkan kesepakatan damai yang ditandatangani pada 2005 oleh pemerintah pimpinan Omar al-Bashir dan pemimpin pemberontak dari Sudan selatan, John Garang.
Mereka bersepakat mengakhiri perang saudara yang sudah berlangsung 22 tahun dan menewaskan tak kurang dari 2,5 juta jiwa, terutama penduduk selatan.
Dalam perjanjian itu—Persetujuan Damai Komprehensif yang ditandatangani di Juba—disepakati diadakan referendum pada tahun 2011 bagi rakyat Sudan selatan untuk menentukan sikap: memisahkan diri atau tetap bergabung dengan Sudan.
Perang 22 tahun pecah karena sejumlah sebab.
Orang-orang selatan merasa bahwa mereka dilupakan oleh pemerintah pusat Khartoum.
Selatan menganggap kesempatan kerja, kekayaan dari minyak, pembangunan infrastruktur, dan layanan publik semua dipusatkan di utara, yang dikenal sebagai ”segitiga Arab”, sepanjang bagian utara Sungai Nil.