Alokasi anggaran Kemenhan mencapai Rp 131,2 triliun, atau meningkat 19,7 persen dari tahun 2019.
Anggaran ini dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai di tubuh TNI dan serta belanja alutsista.
"Supaya pertahanan bisa terjaga dengan baik, sehingga harus meningkatkan persenjataan" ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani di Kantor Kemenkeu, pekan lalu.
Namun demikian, menurut Connie, anggaran pengadaan yang meningkat ini jauh dari harapan untuk secara signifikan meningkatkan kesiapan dan gelar TNI.
"Anggaran 2020 itu akan terserap ke Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 2 serta satuan baru, seperti Komando Operasi Khusus, selain juga belanja pegawai," tambahnya.
Baca Juga: Dilantik Jadi Anggota DPR RI, Ternyata Kekayaan Krisdayanti Ditaksir Capai Rp271 Miliar!
Strategi Akuisisi
Muradi selaku Pengamat pertahanan dari Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran Bandung, menilai peringkat Indonesia merosot dalam hal belanja perlengkapan militer karena strategi nasional di bidang alutsista.
Senada dengan pengamat lainnya, Muradi mengatakan Indonesia tidak lagi hanya impor saja dalam pengadaan alutsista.
"Turun peringkat bukan berarti kita tidak punya uang ... tapi kita juga bisa membangun, merancang, memproduksi dan menguasai teknologi," ujar Muradi.
Tak hanya itu, meski dengan anggaran terbatas, TNI tetap memperkuat alutsista dengan salah satu caranya lewat mengakuisisi.
"Jadi Indonesia punya target pengadaan 1000 tank, solusinya kita joint kerjasama dengan Turki membuat Tank Harimau."
Contoh lainnya, Indonesia baru saja negosiasi pembelian pesawat tempur KF-X dari Korea dan sepakat melakukan 'co-production' dengan negara tersebut.
Di sisi lain, negara-negara seperti Bangladesh, Malaysia, Filipina dan Brunei juga berminat mengakuisisi Tank Harimau Hitam buatan PT Pindad Indonesia dan pabrik alutsista Turki.
Tidak Tergantung dengan Negara / Blok Tertentu
Pengadaan alutsista yang mengacu pada 'Minimum Essential Force' menurut Muhammad Haripin adalah strategi untuk mencapai kekuatan pokok minimum.
Strategi ini adalah bentuk pertahanan yang ideal dan dapat disegani pada tingkat regional maupun internasional.
"Kalau lihat dokumen MEF, kita butuh banyak anggaran untuk patroli maritim, Angkatan Laut juga butuh kapal patrol ... dan daftar belanja kita banyak sebenarnya, anggaran terus naik." kata Haripin
Haripin menambahkan bahwa dengan semakin dinamisnya perdagangan alutsista, saat ini Indonesia banyak memiliki pilihan, seperti membelinya dari Swedia, Perancis, bahkan China.
Sementara Muradi menambahkan, kerjasama militer dengan banyak negara juga sejalan dengan status Indonesia sebagai negara bebas aktif.
"Agar kalau terjadi apa-apa kita tidak tergantung dengan negara atau blok tertentu" kata Muradi.
Yang terpenting, menurut Connie, adalah mewujudkan kekuatan TNI sebagai poros maritim, dirgantara dan permukaan di dunia.
"Menhan baru di kabinet mendatang sebaiknya membuat 'road map' industri pertahanan yang lebih tertata dan terkolaborasi antara BUMN, BUMS, agar integrasi pelaku industri pertahanan semakin terwujud." tambah Muradi.
Lonjakan Impor Senjata Negara Australia
Selain itu, negara Australia melonjak yang pada awalnya peringkat keempat di tahun 2017, menjadi pembeli senjata impor terbesar kedua di dunia.
Negara Australia berada di bawah Arab Saudi yang menjadi negara dengan impor senjata terbanyak pada tahun 2017-2018.
Kenaikan peringkat tersebut berkaitan dengan dilakukan pembayaran yang mahal atas pembelian Joint Strike Fighters.
Selain itu juga karena proyek kapal selam masa depan bersama Perancis.
Pembelian ini dilakukan pada tahun lalu yang membuat peringkat Australia naik di negara pengimpor senjata militer. (Dinar Fitra Maghiszha)
Artikel ini pernah tayang di Tribunnewswiki.com oleh Dinar Fitra Maghiszha dengan judul asli "Peringkat Indonesia dalam Hal Impor Alat Militer Turun dari 5 ke 22, Berikut Alasannya"