Intisari-online.com - "Nama saya Bedjo Untung. Saya korban langsung 65 (tragedi 1965)."
"Pernah merasakan ditahan, disiksa, ditangkap, dan pernah kerja paksa tanpa proses hukum".
Begitulah penggalan orasi Bedjo di depan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, tempat Menko Polhukam Wiranto bekerja,pada 2 Agustus 2018 silam.
Orasi itu ia sampaikan dalam rangka menolak rencana pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN) atau Tim Gabungan Terpadu penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu.
"Kepada Bapak Wiranto, akhir-akhir ini mendengungkan DKN."
"Dia bilang untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat bisa diselesaikan dengan musyawarah."
"Saya tidak habis pikir, ini ada orang-orang dibunuh, jumlahnya tidak main-main, bukan hanya satu sampai tiga orang," kata Bedjo saat berorasi.
Bahkan, Bedjo juga menceritakan ada rekan-rekannya sesama korban tragedi 1965 yang dibuang ke Pulau Buru dan Nusakambangan pada waktu itu karena dituduh sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).
Ia menegaskan, negara harus bertanggung jawab terhadap para korban dan keluarganya atas berbagai kasus kejahatan HAM masa lalu yang belum menemukan titik terang.
"Saya tidak menyalahkan orang satu per satu. Tidak," kata dia.