Intisari-Online.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluhkan tentang efektivitas penggunaan anggaran pendidikan yang terbilang sangat besar.
Sebab, meski anggaran pendidikan sudah sesuai dengan amanat undang-undang, yaitu 20 persen dari APBN, hasilanya masih jauh dari harapan.
Hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani saat menjadi pembicara di acara seminar Kemenko Perekonomian di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (9/8/2019).
"Sekarang hampir 10 tahun mengadopsi 20 persen anggaran pendidikan di APBN. Namun hasilnya tidak sebesar seperti di Vietnam," ujarnya.
"Dari tes-tes yang kami dapatkan, jelas hasilnya tidak memuaskan seperti yang diharapkan," sambung dia.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menilai, perlu adanya perbaikan dalam penggunaan alokasi dana pendidikan.
Hal ini penting agar hasil yang muncul lebih baik.
Sri Mulyani memastikan anggaran 20 persen pendidikan akan tetap dikucurkan oleh pemerintah karena amanat undang-undang.
"Anggaran tetap akan dialokasikan namun bagaimana kita menggunakan (harus diubah)," kata dia.
Baca Juga: Menteri Susi dan Jonan 'Sentil' Sri Mulyani soal Insentif Mobil Listrik, Sejauh Mana Persiapannya?
Saat ini, ucapnya, Indonesia memiliki permasalahan di bidang sumberdaya manusia. Jumlah pekerja melimpah namun pendidikannya relatif rendah.
Selain itu, kewenangan pemerintah daerah juga menjadi tantangan perbaikan tingkat SDM di Indonesia.
"Dari sisi desentralisasi, mulai PAUD, AS, SMP dan SMA itu (kewenangan) ada di level kabupaten provinsi kota. Bagaimana bisa menyinkronkan antara kewenangan itu di daerah dengan kualitas yang harus relatif seragam," kata dia.
(Yoga Sukmana)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sri Mulyani: Anggaran Pendidikan 20 Persen dari APBN Hasilnya Tak Memuaskan...".
Baca Juga: Mei 2019, Defisit APBN Capai Rp127,45 triliun, Sri Mulyani: Ini Merupakan Critical Point bagi Kami