Intisari-Online.com - Sehari setelah seorang nasionalis kulit putih membunuh 50 orang di dua masjid di Christchurch, Perdana Menteri Jacinda Ardern mengumumkan bahwa kabinetnya akan melakukan reformasi senjata di Selandia Baru.
"Aku bisa memberitahumu satu hal sekarang: undang-undang senjata kita akan berubah," kata Ardern pada Sabtu pagi. "Sekarang adalah waktunya untuk perubahan."
Pada hari Senin, Ardern menepati janjinya. Dia bertemu dengan kabinetnya untuk memulai proses, mengumumkan "keputusan prinsip" untuk mereformasi undang-undang kepemilikan senjata di Selandia Baru.
Ardern juga menyatakan bahwa dia akan membuka penyelidikan ke badan intelijen negara itu, percaya bahwa komunitas itu terlalu fokus pada ancaman potensial dari sumber-sumber Muslim.
Baca Juga : Dapat Banyak Sumbangan Uang, 'Egg Boy' Justru Sumbangkan Uangnya Untuk Korban Penembakan di Christchurch
Kebijakan-kebijakan yang diambil Ardern terkait penembakan massal dianggap sebagai aksi politik yang "jauh lebih waras" untuk reformasi senjata daripada di Amerika Serikat, yang pada 2018 setidaknya terjadi satu penembakan massal mematikan setiap bulan.
"Selandia Baru harus memulai debat ini," Alexander Gillespie, seorang profesor hukum di University of Waikato, mengatakan kepada New York Times. “Ini adalah tempat di mana mobil Anda harus terdaftar, anjing Anda harus terdaftar. Tapi senjatamu tidak."
Kemungkinan debat akan berkisar pada senapan semi-otomatis gaya militer, di mana penembak Christchurch memiliki dua. (Semua dari lima senjatanya diperoleh secara legal dengan lisensi senjata.)
Pada Jumat, Jaksa Agung David Parker dilaporkan mengumumkan bahwa pemerintah akan mendorong larangan penjualan senjata semi-otomatis, meskipun ia berjalan kembali pada janji itu pada hari Sabtu.
"Kita perlu melarang beberapa semi-otomatis, mungkin semuanya," katanya kepada Radio Selandia Baru. "Keputusan-keputusan itu belum diambil tetapi perdana menteri telah mengisyaratkan bahwa kita akan melihat masalah itu."
Pada 2018, 15.000 dari 1,5 juta senjata api Selandia Baru adalah senapan semi-otomatis gaya militer.
Usia minimum untuk memiliki senjata adalah 16 tahun, tetapi untuk semi-otomatis, warga Selandia Baru harus berusia minimal 18 tahun.
Tahun lalu, senjata semacam itu kembali memasuki debat publik: mirip dengan konflik di Amerika, polisi di Selandia Baru mendorong untuk peraturan yang lebih ketat tentang aksesori aftermarket dan peluru berkapasitas tinggi yang dapat mengubah senjata menjadi senjata serbu semi-otomatis.
Undang-undang senjata di Selandia Baru lebih ketat daripada yang ada di Amerika Serikat, meskipun senjata api merupakan hal biasa di seluruh negara.
Dari 3,9 juta warga Selandia Baru yang cukup umur untuk memiliki senjata, sekitar 6 persen memiliki lisensi senjata api - sementara tiga dari 10 orang dewasa Amerika yang mengatakan mereka memiliki senjata pada 2017.
Warga Selandia Baru tidak memiliki hak konstitusional untuk membawa senjata, dan dilarang oleh hukum untuk menggunakan senjata karena alasan membela diri.
Pemilik senjata harus lulus tes senjata api dan tes latar belakang sebelum mereka dapat membeli senjata apa pun.
Baca Juga : Inilah Kata-kata Terakhir Seorang Muslim Sebelum Ditembak Mati Teroris di Christchurch
Bagi warga Selandia Baru untuk mendapatkan beberapa senjata api, seperti senjata api dan senjata semi-otomatis, mereka harus mendapatkan "dukungan" dari polisi, dan izin tambahan yang perlu diperbarui sekali dalam sepuluh tahun.
Semua jenis senjata harus terdaftar, kecuali senapan dan senapan berburu. Pistol membutuhkan izin untuk setiap pembelian.
Sejak 2005, kepemilikan senjata sipil di Selandia Baru telah meningkat 62 persen, dan sebagian besar senjata dapat dijual secara legal di internet atau di iklan surat kabar.
Tetapi tampaknya sektor swasta mungkin akan mengikuti keputusan pemerintah untuk menindak distribusi senjata api setelah kasus penembakan Christchurch melampaui total pembunuhan negara tersebut pada 2017.
Pada Senin, Trade Me, yang mengiklankan dirinya sebagai situs lelang dan iklan baris nomor 1 Selandia Baru mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi menjual senjata semi-otomatis.
Baca Juga : PM Selandia Baru Berjanji untuk Memperkuat Hukum Kontrol Senjata setelah Serangan di Christchurch