Intisari-online.com - Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Doni P Joewono mengatakan, program rumah dengan down payment (uang muka) nol rupiah milik Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memungkinkan direalisasikan.
Namun, program itu harus memiliki jaminan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
"Program perumahan DP nol rupiah itu tidak diatur karena kalau dijamin pemerintah pusat sama daerah, ya, boleh," ujar Doni di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (1/11/2017).
Saat rapat bersama Sandi dan jajarannya, Doni menjelaskan beberapa skema yang mungkin dilakukan. Pemprov DKI Jakarta harus memikirkan beberapa opsi skema tersebut.
BACA JUGA: Duh, Meski Sama Sama Jantan, Dua Singa Ini Nekat Berhubungan Intim
Salah satu skema yang bisa dilakukan adalah bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).
Dengan skema itu, Pemprov DKI Jakarta hanya menyiapkan subsidi dana 1 persen uang muka untuk setiap unit hunian, sementara pembangunan dilakukan Kementerian PUPR menggunakan APBN.
"Jadi, konstruksinya mungkin APBN, uang muka mungkin Pemprov DKI. Jadi, nanti teman-teman PUPR mau dipanggil presentasi memungkinkan atau enggak," kata Doni.
Jika kerja sama dengan pemerintah pusat tidak bisa dilakukan, skema lain yang memungkinkan adalah pembangunan dilakukan swasta, dalam hal ini tiga badan usaha milik daerah (BUMD) DKI, yakni PT Jakarta Propertindo, PD Pembangunan Sarana Jaya, dan PD Pasar Jaya.
Menurut Doni, Sandi telah meminta tiga BUMD itu merumuskan skema pembangunan rumah dengan program DP nol rupiah.
"Mereka yang ngerjain nanti tiga BUMD tadi, dia akan mengolah skemanya. Nanti kalau sudah mentok, baru subsidinya dari APBD," ucapnya.
BACA JUGA: Inilah Gejala Psikologis Pengutang Akut, Salah Satunya Libido Menurun Drastis