Intisari-Online.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) mengada-ada jika kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka.
Ia juga menyebut, kasus Setnov itu bukti bahwa KPK fisi semua isinya.
Lebih dari itu, Fahri menilai putusan praperadilan Ketua DPR Setya Novanto menunjukan pemaksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menetapkan tersangak terhadap seseorang.
(Baca juga: Fahri Hamzah: Ya Mending Pak Jokowi … Bila Calon Lain Tak Kuat)
Ia menuding hal itu terjadi karena KPK tidak memiliki bukti kuat namun tetap berkeinginan menetapkan Novanto sebagai tersangka.
Karena itu, dia menilai KPK hanya mengada-ada jika kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.
“Ya KPK terus menerus begitu saja, yang terjadi KPK itu terus menerus mengembangkan fiksi di dunia nyata yang itu bukan lagi peristiwa hukum. Jadi mohon maaf apa yang dilakukan KPK itu bukan peristiwa hukum tapi itu peristiwa news, itu news saja,” kata Fahri seusai mengikuti upacara Hari Kesakitian Pacasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Minggu (1/10).
Menurut Fahri, KPK telah merusak sistem hukum Indonesia dengan cara tersebut. Selain itu, lanjut dia, KPK justru merusak citra DPR sebagai lembaga tinggi negara karena menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka.
Hal tersebut kata Fahri terlihat di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu hampir semua pejabat negara dipanggil KPK tanpa ada kejelasan kasus selanjutnya.
“Kabinet SBY itu hanya Pak SBY yang enggak dipanggil, semua dipanggil. Dan itu dilakukan oleh KPK. Lalu bagaimana mengatakan reputasi bangsa kita baik sementara dalam satu kabinet Pak JK (Jusuf Kalla) tiga kali (dipanggil KPK, Pak Boediono dua kali dipanggil,” ucap Fahri.
“Jadi kasus Novanto itu adalah proof bahwa KPK itu fiksi semua isinya. Akhirnya apa? Dia lari ke OTT (Operasi Tangkap Tangan) karena kalau OTT itu enggak perlu adanya pembuktian yang rumit kan,” lanjut Fahri.
(Baca juga: Inilah Pertimbangan Hakim Cepi dalam Memutuskan bahwa Penetapan Setya Novanto sebagai Tersangka Tidak Sah)