Bupati Bekasi Ditangkap KPK: Mengapa Kepala Daerah 'Doyan' Korupsi? Benarkah karena Warisan Orde Baru?

Intisari-Online.com -Daftar kepala daerah yang terjaring kasus dugaan korupsi terus bertambah.

Terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek Meikarta tersebut.

Neneng merupakan kepala daerah ke-99 yang diproses KPK sejak 2004.

Baca Juga : 8 Jam Mencoba Lolos dari Jeratan Lumpur Petobo, 6 Wanita Ini Saksikan Beberapa Kepala dengan Tubuh yang Tenggelam

Kasus yang melibatkan Neneng adalah operasi tangkap tangan ke-23 pada 2018.

Sejak Januari hingga Oktober 2018, 25 orang kepala daerah telah diproses secara hukum, baik melalui operasi tangkap tangan maupun tidak.

Operasi tangkap tangan terus dilakukan KPK, mengapa masih ada saja kepala daerah yang tak kapok korupsi?

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan, ada tiga faktor dominan yang menyebabkan maraknya praktik korupsi oleh kepala daerah.

Baca Juga : Camilla Tak Datang di Pernikahan Princess Eugenie, Karena 'Dendam' Lama pada Orang Tuanya?

Pertama, ongkos politik yang mahal.

Menurut Agus, sistem demokrasi Indonesia yang dominan ditentukan oleh kuasa partai politik membuat persaingan semakin ketat. Untuk bertarung, dibutuhkan dukungan logistik dan pembiayaan yang kuat.

"Karena orang mau masuk ke sistem politik Indonesia kan harus melalui partai. Untuk masuk kalau bukan orang partai kan ada uang mahar. Suka atau tidak suka praktik itu ada. Dan itu selalu ditanya," kata Agus kepada Kompas.com, Selasa (16/10/2018).

"Dan karena mahal itu orang-orang yang di politik praktis itu cari uang sekalian. Electoral threshold-nya kan juga rendah, sehingga partai banyak. Semakin banyak partai semakin mahal biaya politiknya. Coba kalau 10 persen, itu pasti hanya 4-5 partai," lanjut dia.

Baca Juga : Suami Ovi Sovianti Tak Tertarik dengan Bentuk Tubuh Istrinya, Pakar: Pria Memang Tak Peduli Bentuk Tubuh Wanita

Selain itu, biaya kontestasi politik juga tak murah.

Agus mencontohkan, biaya saksi untuk mengawasi tempat pemungutan suara dan pembuatan alat kampanye sangat besar. Di satu sisi, partai tak mungkin menanggung seluruhnya.

"Tidak mungkin digotong sendiri, atau partai mendukung sepenuhnya, enggak mungkin. Partai (modalnya) dari mana?" ujar Agus.

Faktor kedua, lanjut Agus, warisan pemikiran korup di era Orde Baru.

Baca Juga : Pidato Pangeran Andrew Sukses Bikin Tamu Undangan Menangis di Pernikahan Putri Eugenie

Menurut Agus, sebagian besar kepala daerah dilahirkan dan dibesarkan oleh keluarga yang hidup pada era tersebut.

Salah satu hal yang paling menonjol adalah sikap permisif melakukan korupsi yang melekat pada waktu itu.

"Karena sistem pemikiran kita memang korup zaman Orde Baru. Kan pendidikan itu kan didapatnya begitu karena orangtuanya bisa kaya karena ikutan korupsi misalnya, dia juga ikut akhirnya," kata Agus.

"Atau yang tadinya miskin kemudian dia bisa macam-macam, sukses di pendidikan, dia berhasil. Dia lihat situasinya semua orang bermanipulasi, mencuri, korupsi dan sebagainya, dia ikut. Nah jadi secara sosial seperti itu," ujar dia.

Selain itu, Agus juga menyoroti kecemburuan yang cukup tinggi ketika melihat pihak lain memiliki kehidupan yang lebih baik.

Faktor terakhir yang dominan adalah rendahnya pendidikan budi pekerti. Padahal, pengembangan karakter seseorang tak hanya cukup mengandalkan pendidikan agama, melainkan juga budi pekerti.

Hal itu agar perilaku seseorang terhadap sesama manusia dan Tuhan menjadi seimbang.

"Nah itu jadi persoalan, karena tidak ada budi pekerti, dan fokus ke pendidikan agama saja. Harusnya diimbangi dengan keseimbangan itu. Menurut saya yang paling dominan itu tiga tadi," kata Agus.

(Dylan Aprialdo Rachman)

Baca Juga : Antar Anak Sekolah Pakai Ferarri 488 Seharga Rp10 Miliar, Ayah ini 'Didepak' dari Grup WeChat

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mengapa Kepala Daerah Tak Kapok Korupsi?".

Artikel Terkait