Benarkah Kebijakan Ekonomi Jokowi Hanya Memanjakan Orang-orang Kota?

Intisari-Online.com -Kritikan keras terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi Presiden Jokowi kembali dilayangkan oleh Faisal Basri. Menurut pakar ekonomi Universitas Indonesia itu, kebijakan ekonomi Jokowi hanya memanjakan orang-orang kota.

Salah satunya, ujar Faisal, adalah proyel kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) yang nantinya akan menghubungkan Jakarta, Bogor, depok, dan Bekasi. Menurutnya, hanya orang kaya yang bisa memanfaatkan proyek ini nantinya.

(Ingin Beli Smartphone yang Paling Pas Buat Kamu? Simak Panduan Ini)

Sejak dulu, Faisal Basri memang dikenal sangat keras terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk pemerintahan Jokowi. Sebelumnya, Faisal juga menyebut bahwa proyek dengan nilai Rp23 triliun itu akan mangkrak lantaran keterbatasan anggaran.

Ia juga menyindir slogan pemerintah yakni membangun Indonesia dari pinggiran lantaran proyek LRT Jabotabek disebutnya bukan membangun dari daerah pinggiran. “Tapi membangun dari pinggir jalan tol,” kata Faisal Basri.

Kita tahu, proyek LRT dibangun di pinggiran jalan tol yakni Tol Jakarta-Cikampek dan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi. Saat ini tiang-tiang proyeknya sudah dibangun oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Selain LRT, proyek pembagunan jalan tol di Jawa juga dinilai sebagai proyek yang hanya pro masyakarat perkotaan.

“Memanjakan orang kota semua. Orang kota mau mudik nih dibuat jalan tol agar mudiknya lancar,” kata Faisal Basri.

Sementara itu angkutan laut yang notabene transportasi andalan masyakarat di wilayah Indonesia timur justru tidak dikembangkan dengan serius. Di sisi lainnya, nasib masyakarat pedesaan yang notabene petani justru sedang susah-susahnya.

(Pengamat Ekonomi UI: Dua Tahun Ini Kebijakan Ekonomi Indonesia Dijalankan secara Ugal-ugalan)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Nilai Tukar Petani (NTP) terus mengalami tren penurunan. Selain itu, upah riil buruh tani juga mengalami tren penurunan. Hal itu menjadi bukti begitu sengsaranya nasib petani yang merupakan mayoritas dari 40 persen masyakarat terbawah.

Namun kebijakan di sektor pertanian di bawah Menteri Pertanian (Mentan) Andi Arman Sulaiman dinilai belum mampu mendorong kesejahteraan para petani di desa. Jadi, apakah benar kebijakan Jokowi hanya mementingkan orang-orang kota?

Artikel Terkait