Namun, mereka meminta jaminan berupa uang dari Pemprov DKI Jakarta untuk pembiayaan konsultasi ke Belanda sekaligus mendapat jaminan bahwa jika proyek terhenti karena kesulitan uang, Pemprov DKI dapat mengucurkan dana segar.
Kini, lanjut Ahok, pihaknya menunggu kepastian dari pihak PT JM terlebih dahulu, apakah proyek itu bisa dilanjutkan atau tidak. Jika dalam waktu yang ditargetkan Bappeda, PT JM tidak bisa memenuhinya, Ahok terpaksa mencabut izin tersebut.
Sebelumnya diberitakan, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin mempertanyakan tahap kelanjutan proyek pembangunan monorel. Menurutnya, tak ada perkembangan berarti dari layanan transportasi massal yang direncanakan akan mulai beroperasi pada 2018 itu.
"Ini komplain dari kita, dewan sudah panggil dua kali tahun lalu manajemennya, tapi mereka enggak pernah hadir. Monorel enggak kayak MRT yang jelas gitu kelihatan progresnya," kata Selamat saat dihubungi wartawan beberapa waktu yang lalu.
Direktur Utama PT JM John Aryananda sempat datang ke Balaikota, beberapa waktu lalu. Namun, John enggan memberi tahu apa maksud kedatangannya itu. John juga tidak mau ditanya lebih lanjut soal kelanjutan proyek monorel.
"No comment, no comment. Kalian sudah memberitakan kami yang jelek terus," ujarnya seraya masuk ke dalam mobilnya. (Fabian Januarius Kuwado/kompas.com)
Penulis | : | Ade Sulaeman |
Editor | : | Ade Sulaeman |
KOMENTAR