:quality(100)/photo/2018/04/09/1423648387.jpg)
Intisari hadir di WhatsApp Channel, follow dan dapatkan berita terbaru kami di sini
---
Intisari-online.com - Angin malam berbisik di antara pepohonan rindang, membawa serta aroma tanah basah dan dedaunan yang gugur.
Di bawah langit Jakarta yang bertabur bintang, tahun 1965, Indonesia berdiri di persimpangan jalan.
Revolusi yang telah bergelora selama dua dekade, kini memasuki babak baru yang penuh intrik dan misteri.
Di tengah kegelapan malam, bayang-bayang konflik mulai merayap, mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
Peristiwa ini ditandai dengan penculikan dan pembunuhan enam jenderal Angkatan Darat, serta satu perwira pertama.
G30S menjadi titik balik yang mengubah lanskap politik Indonesia secara drastis.
Di balik peristiwa tragis ini, muncul sebuah isu yang menggemparkan: isu Dewan Jenderal.
Isu ini menyebutkan adanya sekelompok perwira tinggi Angkatan Darat yang berencana menggulingkan Presiden Soekarno.
Partai Komunis Indonesia (PKI), yang saat itu merupakan partai terbesar di Indonesia, dituduh berada di balik isu ini.
Namun, apa sebenarnya tujuan PKI mengeluarkan isu Dewan Jenderal?
Untuk memahami motif di balik isu ini, kita perlu menelusuri kembali konteks sejarah dan dinamika politik yang melingkupi Indonesia pada masa itu.
Indonesia di Titik Nadir
Pada awal tahun 1960-an, Indonesia berada dalam situasi yang kompleks.
Di satu sisi, Presiden Soekarno berhasil menggalang persatuan nasional melalui konsep Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis).
Di sisi lain, kondisi ekonomi negara memburuk, inflasi melambung tinggi, dan rakyat semakin menderita.
Di tengah ketidakstabilan ini, PKI semakin memperkuat pengaruhnya. Partai ini memiliki basis massa yang besar, terutama di kalangan buruh dan petani.
PKI juga berhasil menyusup ke berbagai lembaga negara, termasuk militer.
Namun, kebangkitan PKI ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan Angkatan Darat.
Banyak perwira Angkatan Darat yang anti-komunis dan melihat PKI sebagai ancaman bagi negara.
Ketegangan antara PKI dan Angkatan Darat semakin meningkat, menciptakan polarisasi yang tajam di masyarakat.
Isu Dewan Jenderal, Sebuah Manuver Politik?
Di tengah situasi yang memanas ini, muncullah isu Dewan Jenderal. Isu ini pertama kali dihembuskan oleh Biro Khusus PKI, sebuah badan intelijen yang dipimpin oleh Sjam Kamaruzaman.
Biro Khusus menyebarkan informasi bahwa sekelompok jenderal Angkatan Darat, yang disebut Dewan Jenderal, berencana melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno pada 5 Oktober 1965, bertepatan dengan Hari Angkatan Bersenjata.
Tujuan PKI mengeluarkan isu Dewan Jenderal masih menjadi perdebatan hingga saat ini.
Beberapa sejarawan berpendapat bahwa isu ini merupakan propaganda PKI untuk mendiskreditkan Angkatan Darat dan menggalang dukungan rakyat.
Dengan menggambarkan Angkatan Darat sebagai ancaman bagi Presiden Soekarno, PKI berharap dapat memperkuat posisinya di pemerintahan.
Pendapat lain menyatakan bahwa isu Dewan Jenderal merupakan upaya PKI untuk menciptakan situasi chaos dan mempercepat proses revolusi.
Dengan memicu konflik antara Angkatan Darat dan Presiden Soekarno, PKI berharap dapat mengambil alih kekuasaan.
Namun, ada juga sejarawan yang meragukan kebenaran isu Dewan Jenderal.
Mereka berpendapat bahwa isu ini hanyalah rekayasa PKI untuk membenarkan tindakan mereka dalam G30S.
Misteri yang Belum Terpecahkan
Hingga kini, misteri di balik isu Dewan Jenderal masih belum terpecahkan sepenuhnya.
Berbagai dokumen dan kesaksian yang ada masih menyisakan banyak pertanyaan.
Namun, satu hal yang pasti: isu Dewan Jenderal telah memainkan peran penting dalam memicu G30S.
Peristiwa ini menjadi tragedi nasional yang menelan banyak korban jiwa dan meninggalkan luka mendalam bagi bangsa Indonesia.
G30S juga menjadi awal dari kejatuhan PKI. Setelah peristiwa ini, PKI dilarang dan ratusan ribu orang yang dituduh terlibat PKI dibunuh atau dipenjara.
Indonesia memasuki era baru di bawah pemerintahan Orde Baru yang otoriter.
Peristiwa G30S dan isu Dewan Jenderal menjadi pengingat akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa.
Perpecahan dan konflik hanya akan membawa kehancuran. Kita harus belajar dari sejarah dan mencegah terulangnya tragedi kemanusiaan di masa depan.
Sumber:
Crouch, Harold. (2007). The Army and Politics in Indonesia. Equinox Publishing.
Hughes, John. (2002). The End of Sukarno: A Coup that Misfired: A Purge that Ran Wild. Archipelago Press.
Ricklefs, M. C. (2008). A History of Modern Indonesia Since c. 1300. Palgrave Macmillan.
Roosa, John. (2006). Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto's Coup d'État in Indonesia. University of Wisconsin Press.
*
Intisari hadir di WhatsApp Channel, follow dan dapatkan berita terbaru kami di sini
---