Seperti Apa Bentuk Demokrasi yang Dilaksanakan di Indonesia?

Intisari hadir di WhatsApp Channel, follow dan dapatkan berita terbaru kami di sini

---

Intisari-online.com - Di bawah naungan langit zamrud khatulistiwa, di tengah rimba raya dan samudra biru, terhampar sebuah negeri bernama Indonesia.

Negeri yang dianugerahi kekayaan alam melimpah ruah, juga keragaman budaya yang memukau dunia. Namun, di balik keindahannya, Indonesia menyimpan kisah panjang tentang perjuangan mewujudkan demokrasi.

Sebuah perjalanan yang tak selalu mulus, namun penuh makna dan harapan.

Demokrasi, dari bahasa Yunani demos (rakyat) dan kratos (kekuasaan), berarti kekuasaan berada di tangan rakyat.

Konsep ini telah mengakar dalam sejarah peradaban manusia, namun implementasinya selalu menghadapi tantangan.

Di Indonesia, demokrasi menjadi cita-cita yang diperjuangkan sejak masa penjajahan. Para pahlawan bangsa berjuang dengan gigih untuk merebut kemerdekaan, agar rakyat Indonesia dapat menentukan nasibnya sendiri.

Awal Mula Demokrasi di Indonesia

Setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi parlementer. Namun, perjalanan demokrasi di masa awal kemerdekaan tidaklah mudah.

Ketidakstabilan politik, pemberontakan, dan konflik internal menghambat perkembangan demokrasi. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno membubarkan parlemen dan menerapkan Demokrasi Terpimpin.

Sistem ini memberikan kekuasaan besar kepada presiden, namun membatasi partisipasi rakyat.

Orde Baru: Demokrasi yang Terkekang

Pada tahun 1966, Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto menggantikan Demokrasi Terpimpin. Orde Baru membawa stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, namun juga membatasi kebebasan berpendapat dan berserikat.

Pemilu diadakan secara teratur, namun partai politik dibatasi dan peran militer sangat kuat. Demokrasi di masa Orde Baru sering disebut sebagai "demokrasi semu" atau "demokrasi terpimpin".

Reformasi: Angin Perubahan Berhembus

Krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 memicu gelombang protes dan tuntutan reformasi. Pada tahun 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah 32 tahun berkuasa.

Era Reformasi dimulai, membawa angin perubahan bagi demokrasi di Indonesia. Pemilu menjadi lebih bebas dan adil, partai politik berkembang pesat, dan kebebasan berpendapat dijamin oleh undang-undang.

Demokrasi di Era Reformasi

Demokrasi di era Reformasi ditandai dengan beberapa ciri khas:

Pemilu yang Lebih Bebas dan Adil: Pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka tanpa tekanan atau intimidasi.

Multipartai: Sistem multipartai memungkinkan berbagai partai politik untuk berkompetisi dalam pemilu. Hal ini memberikan rakyat lebih banyak pilihan dan mendorong partai politik untuk lebih responsif terhadap aspirasi rakyat.

Kebebasan Berpendapat dan Berserikat: Rakyat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat mereka secara bebas, baik secara lisan maupun tulisan. Mereka juga memiliki hak untuk membentuk organisasi dan berserikat untuk memperjuangkan kepentingan mereka.

Desentralisasi: Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengelola urusan mereka sendiri. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan dan mempercepat pembangunan daerah.

Tantangan Demokrasi di Indonesia

Meskipun telah mengalami kemajuan pesat, demokrasi di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan:

Korupsi: Korupsi masih menjadi masalah serius yang menghambat pembangunan dan merusak kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

Intoleransi: Intoleransi terhadap perbedaan agama, suku, dan ras masih terjadi di beberapa daerah. Hal ini dapat memicu konflik dan mengancam persatuan bangsa.

Politik Uang: Praktik politik uang masih marak terjadi dalam pemilu. Hal ini dapat merusak prinsip demokrasi dan menghambat terpilihnya pemimpin yang berkualitas.

Hoax dan Disinformasi: Penyebaran hoax dan disinformasi dapat memecah belah masyarakat dan merusak proses demokrasi.

Masa Depan Demokrasi di Indonesia

Demokrasi di Indonesia masih dalam proses perkembangan. Untuk mewujudkan demokrasi yang lebih matang dan berkualitas, diperlukan upaya dari semua pihak:

Pemerintah: Pemerintah harus berkomitmen untuk memberantas korupsi, menegakkan hukum secara adil, dan melindungi hak asasi manusia.

Partai Politik: Partai politik harus meningkatkan kualitas kader mereka, menjalankan politik yang bersih dan beretika, serta memperjuangkan kepentingan rakyat.

Masyarakat: Masyarakat harus aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi, menggunakan hak pilih mereka dengan bijak, dan mengawasi kinerja pemerintah.

Media: Media harus menjalankan peran mereka sebagai pilar keempat demokrasi dengan memberikan informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.

Demokrasi adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Indonesia telah melewati berbagai rintangan dalam mewujudkan demokrasi. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, namun kita harus tetap optimis. Dengan semangat gotong royong dan komitmen bersama, kita dapat membangun demokrasi yang lebih baik bagi Indonesia.

Sumber:

Demokrasi: Sejarah dan Pelaksanaannya di Indonesia - Hukumonline

Contoh Demokrasi: Pengertian, dan Macam-Macamnya - Gramedia Literasi

27 Contoh Sikap Demokrasi di Sekolah - SMP NEGERI 2 SONGGOM

Meninjau Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia, Amru Raih Essai Terbaik Dalam Lomba Essai ILC HMPS HKI - Berita | Program Studi Hukum Keluarga Islam - Universitas Muhammadiyah Malang

Demokrasi: Pengertian, Sejarah dan Contohnya - UMSU Kampus Terbaik

*

Intisari hadir di WhatsApp Channel, follow dan dapatkan berita terbaru kami di sini

---

Artikel Terkait