:quality(100)/photo/2018/04/09/1423648387.jpg)
Pergolakan politik, pemberontakan daerah, dan krisis ekonomi mewarnai perjalanan bangsa.
Di tengah gejolak ini, muncullah sosok karismatik Presiden Soekarno dengan gagasan Demokrasi Terpimpin.
Soekarno, Sang Proklamator, memiliki visi besar tentang Indonesia. Ia percaya bahwa demokrasi ala Barat tidak cocok bagi bangsa yang majemuk ini.
Menurutnya, demokrasi haruslah berakar pada nilai-nilai luhur bangsa, seperti gotong royong dan musyawarah mufakat.
Ia membayangkan sebuah sistem di mana rakyat berperan aktif dalam pengambilan keputusan, namun tetap dipandu oleh seorang pemimpin yang kuat dan visioner.
Pada tanggal 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang membubarkan Konstituante dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Langkah ini menjadi titik awal bagi lahirnya Demokrasi Terpimpin.
Soekarno berargumen bahwa Konstituante telah gagal menjalankan tugasnya menyusun undang-undang dasar baru, sehingga diperlukan tindakan tegas untuk menyelamatkan negara dari kebuntuan politik.
Ciri-ciri Demokrasi Terpimpin: Kekuatan Terpusat pada Pemimpin
Demokrasi Terpimpin memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari sistem demokrasi lainnya. Salah satu ciri utamanya adalah peran sentral presiden sebagai pemimpin tertinggi.
Presiden memiliki wewenang yang luas dalam menentukan kebijakan negara, bahkan dapat mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
Selain itu, parlemen memiliki peran yang lebih terbatas, dan partai-partai politik harus tunduk pada arahan presiden.
Nasakom: Tiga Pilar Kekuatan Politik
Soekarno juga memperkenalkan konsep Nasakom, singkatan dari Nasionalis, Agama, dan Komunis. Ia percaya bahwa ketiga kekuatan ini harus bersatu untuk membangun Indonesia yang kuat dan mandiri.
Soekarno berusaha menyeimbangkan pengaruh ketiga kelompok ini, namun pada akhirnya, Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi semakin dominan.
Pada awal penerapannya, Demokrasi Terpimpin berhasil menciptakan stabilitas politik dan mempercepat pembangunan nasional.
Soekarno memimpin Indonesia meraih sejumlah prestasi gemilang, seperti penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika, pembentukan Gerakan Non-Blok, dan pembebasan Irian Barat.
Namun, seiring berjalannya waktu, Demokrasi Terpimpin juga menghadapi berbagai tantangan.
Kontroversi dan Akhir dari Sebuah Era
Salah satu kontroversi terbesar dalam Demokrasi Terpimpin adalah meningkatnya pengaruh PKI. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan militer dan kelompok agama.
Selain itu, kebijakan ekonomi Soekarno yang cenderung mengabaikan prinsip-prinsip pasar juga menyebabkan inflasi yang tinggi dan krisis ekonomi. Puncaknya, peristiwa Gerakan 30 September 1965 menjadi akhir dari era Demokrasi Terpimpin.
Meskipun berakhir tragis, Demokrasi Terpimpin meninggalkan sejumlah warisan penting bagi Indonesia. Salah satunya adalah semangat nasionalisme dan anti-imperialisme yang masih relevan hingga kini.
Selain itu, Demokrasi Terpimpin juga memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya keseimbangan antara kekuatan eksekutif dan legislatif, serta perlunya menjaga pluralisme dalam masyarakat yang majemuk.
Demokrasi Terpimpin adalah sebuah babak penting dalam sejarah Indonesia. Meskipun kontroversial, sistem ini telah membentuk identitas bangsa dan memberikan pelajaran berharga bagi generasi mendatang.
Semoga kita dapat mengambil hikmah dari pengalaman masa lalu untuk membangun Indonesia yang lebih demokratis, adil, dan sejahtera.
Sumber:
Ricklefs, M. C. (2008). A History of Modern Indonesia Since c. 1300. Palgrave Macmillan.
Kahin, G. McT. (1952). Nationalism and Revolution in Indonesia. Cornell University Press.
Feith, H. (1962). The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Cornell University Press.
Anderson, B. R. O'G. (1972). Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance, 1944-1946. Cornell University Press.
Cribb, R. (1990). Historical Dictionary of Indonesia. Scarecrow Press.
*