Intisari-Online.com - Program mobil murah ramah lingkungan mulai bergulir. Toyota dan Daihatsu masing-masing mengeluarkan mobil murah bernama Agya dan Ayla. Sedangkan Honda menawarkan Brio. Produk yang cukup menggoda buat masyarakat, tapi meresahkan Gubeernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi).Pada awal Juni, pemerintah resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) bagi produksi mobil ramah lingkungan. Dengan peraturan itu, mobil dengan kapasitas di bawah 1.200 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 km per liter dapat dipasarkan tanpa PPnBM.Produsen mobil pun siap dengan produknya. Namanya saat ini ganti sebutan menjadi kendaraan bermotor roda empat hemat energi dan harga terjangkau (KBH2). Toyota dan Daihatsu menjadi produsen pertama yang mengawali mobil jenis ini dengan meluncurkan Agya dan Ayla. Ayla lebih menggoda dengan harga Rp75 juta sampai Rp114 juta. Agya bermain di rentang Rp100 juta sampai Rp122 juta.Sedangkan Honda meluncurkan Brio Satya. Mobil ini dijual dengan harga Rp106 juta sampai Rp117 juta.Namun, kebijakan pemerintah tentang kemudahan untuk mendapatkan mobil murah terus menuai kritik. Kebijakan itu dianggap keliru dan dikhawatirkan justru akan menyebabkan persoalan transportasi semakin ruwet, khususnya di kota-kota besar di Indonesia.Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menilai kebijakan pemerintah pusat dengan mengadakan mobil murah akan menambah kemacaten Ibu Kota. Namun, dia mengaku tidak bisa mengambil langkah apa pun untuk membatalkan kebijakan mobil murah yang sudah ditetapkan pemerintah pusat."Ya sudah jadi kebijakan, ya gimana? Enggak usah ditanya lagi, ini urusan pemerintah pusat. Sekarang mau upaya apa? Ngajak berantem?" ujar Jokowi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/9/2013).Kepada Kompas.com, Jokowi mengungkapkan, ia pada dasarnya tak setuju dengan program mobil mewah. Namun, ia sudah mempersiapkan sejumlah strategi untuk mengatasi kemacetan akibat kebijakan mobil murah ini, misalnya melalui kebijakan ganjil-genap, penerapan pajak progresif, dan sistem jalan berbayar (ERP)."Enggak (setuju). Kita pusing ngalamin itu," ujar Jokowi di sela-sela blusukan ke Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/9/2013) pagi soal mobil murah itu.Sementara Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Hetifah Sjaifudian, menuturkan, pemerintah pusat semestinya bekerja sama dengan pemerintah daerah memperkuat infrastruktur transportasi masal, termasuk kereta dan kapal laut. Sejalan dengan itu, penggunaan kendaraan pribadi juga harus dibatasi, apalagi untuk kendaraan yang tidak ramah lingkungan."Kampanye mobil murah tidak akan mampu memecahkan masalah transportasi di Indonesia, justru sebaliknya. Yang penting bagi rakyat hak mobilitasnya terpenuhi, bisa bepergian dengan aman dan terjangkau," kata Hetifah, saat dihubungi pada Jumat (13/9/2013).Politisi Partai Golkar ini menegaskan, sesuai amanat konstitusi, pemerintah memiliki tugas memberikan layanan publik yang baik. Termasuk juga di dalamnya, fasilitas dan infrastruktur yang memadai, aman, nyaman, dan terjangkau.Namun, Menteri Perindustrian MS Hidayat memiliki argumentasinya sendiri. Ia menilai Jokowi berlebihan dalam menyikapi produksi low cost green car (LCGC) atau mobil murah ramah lingkungan. Hidayat meminta Jokowi juga memikirkan rakyatnya yang berpenghasilan menengah ke bawah."Kasih tahu Pak Jokowi, ini juga ditujukan kepada rakyat yang berpenghasilan kecil dan menengah, rakyat yang mencintai dia juga. Harus diberikan kesempatan kepada rakyat kecil yang mencintai Pak Jokowi untuk bisa membeli mobil murah," kata Hidayat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/9/2013).Hidayat mengatakan, tidak ada salahnya jika rakyat yang memiliki kemampuan lalu membeli mobil murah. Ia berseloroh, Indonesia sudah 68 tahun merdeka, masa rakyat miskin tidak boleh membeli mobil murah. Politisi Partai Golkar itu menambahkan, LCGC itu tidak hanya ditujukan untuk wilayah Jakarta atau kota sekitarnya. Namun, LCGC juga bakal didistribusikan untuk 500 kota di Indonesia.