Masa Kampanye Semakin Dekat, KPU Simulasikan Bongkar Muat Dan Pengepakan Logistik Pemilu 2024

Masa kampanye untuk Pemilu 2024 semakin dekat, KPU telah melakukan simulasi untuk pengepakan dan bongkar muat logistik Pemilu 2024.

Intisari-Online.com -Masa kampanye untuk Pemilu 2024 akan datang sebentar lagi.

Sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kampanye akan dilaksanakan secara serentak mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Dan karena itulah, KPU sudah mulai melakukansimulasi bongkar muat, penyortiran, pelipatan, sampai pengepakan logistik Pemilu 2024.

Simulasi pertama dilakukan di gudang logistik KPU Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7/2023).

"Simulasi ini boleh dikatakan simulasi awal, simulasi pertama, nanti kita evaluasi," ujar Ketua KPU RI Hasyim Asyari, Jumat (28/7).

"Hasil simulasi ini kami jadikan model untuk simulasi serupa di banyak tempat dengan berbagai karakter daerah kita masing-masing."

Dari situ, lanjut Hasyim,gambaran-gambaran situasi di lapangan akan dijadikan bahan membuat petunjuk teknis untuk KPU provinsi, kabupaten/kota, serta bagaimana mengelola logistik terutama dua hal.

"Surat suara dan formulir untuk pengiriman surat suara di TPS," kata Hasyim lagi.

Hasyim menyampaikan, pemilihan Bogor sebagai tempat dilakukannya simulasi perdana ini mengingat lokasinya yang paling dekat dengan KPU RI.

Kedua, KPU Kabupaten Bogor memiliki tingkat layanan terbesar untuk tingkat kabupaten sebab jumlah pemilih berkisar di angka 3,8 juta orang.

"Itu akan tergambarkan situasi yang kita hadapi misalkan disiapkan truk, begitu dia datang siapa yang mengangkut, menempatkannya di mana, kemudian membongkarnya bagaimana, cara menghitung yang diterima, karena harus dibuat berita acara apa yang diterima," ujar Hasyim.

Dalam simulasi ini juga digambarkan bagaimana petugas harus melakukan sortir kualitas surat suara hingga formulirnya.

Jika ada yang mutunya tak memenuhi syarat, KPU harus segera menggantinya dengan yang lebih baik.

"Kemudian (simulasi) surat suara yang tidak digunakan bagaimana cara memusnahkannya," ujar Hasyim.

Ini penting karena setiap TPS bakal menyediakan 5 jenis pemilu pada Februari 2024 nanti.

Yaitu pemilihan presiden, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD RI.

Hasyim menuturkan bahwa pekerjaan besar ini harus dihitung dengan cermat, termasuk mengelola tenaga lipat, sortir, perhitungan waktu kerja yang diperlukan, hingga honorarium yang dianggap layak untuk membayar para petugas dengan beban kerja sebanyak itu.

Dia juga menekankan, KPU kabupaten/kota akan berperan krusial karena logistik akan didistribusikan mulai dari sana.

"Ini kan harus dihitung semua dan itu semua hanya bisa dilakukan kalau ada simulasinya," ucap Hasyim.

Pengelolaan logistik kini di tingkat daerah Sebelumnya, KPU RI memastikan pengelolaan logistik Pemilu 2024 berbeda dari sebelumnya.

KPU berencana mendistribusikan kewenangan pengelolaan sejumlah jenis logistik kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.

"Saya percayakan sepenuhnya karena kebijakan KPU RI yang tertuang dalam Peraturan KPU yang sebentar lagi akan disahkan itu nanti akan kita distribusikan kewenangannya," ujar Koordinator Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik KPU RI Yulianto Sudrajat dikutip situs resmi KPU pada Jumat (9/6/2023).

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Dalam Rangka Penyusunan Kebutuhan dan Biaya Logistik Pemilu Tahun 2024, Gelombang I, di Sukoharjo, Rabu (7/6/2023), pria yang akrab disapa Drajat ini meminta agar KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota untuk menyiapkan sumber daya manusia maupun perangkat yang dibutuhkan.

Dia mengakui bahwa hal ini menjadi tantangan karena masa kampanye pada pemilu kali ini sangat singkat, yaitu hanya 75 hari.

"Karena kita akan berhadapan dengan waktu yang sempit," ujar Drajat.

Dia juga memastikan, KPU RI akan membuat petunjuk teknis terkait pengadaan logistik untuk menjadi pedoman KPU daerah.

"Setelah peraturan KPU disahkan, kita terbitkan petunjuk teknisnya. Ini lah perpaduan kerja sama pemilu yang besar. Ini jadi tanggung jawab kita bersama," kata Drajat.

Drajat menyampaikan bahwa proses pengadaan logistik ini akan menggunakan e-katalog.

KPU juga bakal menyiapkan Sistem Informasi Logistik (Silog) untuk Pemilu 2024.

"Silog untuk pencatatan, monitoring, pengembangan, pemeliharaan, bisnis proses sudah selesai, Silog menjadi alat bantu kita," ucap Drajat.

Artikel Terkait