Contoh Permasalahan Kependudukan di Indonesia dan Mengapa Terjadi

Intisari-Online.com -Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia mencapai 270,2 juta jiwa.

Jumlah yang sangat besar ini tentu saja menimbulkan berbagai permasalahan kependudukan yang harus dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat.

Namun, tahukah Anda apa saja contoh permasalahan kependudukan di Indonesia dan mengapa hal tersebut dapat terjadi? Simak ulasan berikut ini.

Permasalahan Kependudukan di Indonesia

Beberapa contoh permasalahan kependudukan yang sering terjadi di Indonesia antara lain:

1) Pertumbuhan penduduk yang tinggi

Menurut BPS, angka pertumbuhan penduduk Indonesia pada tahun 2020 adalah 1,25 persen.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi ini dapat menyebabkan ketimpangan antara jumlah penduduk dan sumber daya yang tersedia.

2) Kepadatan penduduk yang tidak merata

BPS juga melaporkan bahwa kepadatan penduduk Indonesia pada tahun 2020 adalah 147 jiwa per kilometer persegi. Namun, kepadatan ini tidak merata di seluruh wilayah Indonesia.

Kepadatan penduduk yang tidak merata ini dapat menimbulkan masalah seperti kemacetan, polusi, banjir, kemiskinan, dan lain-lain.

Baca Juga: Inilah Pentingnya IPTEK dalam Mendukung Keberhasilan Ekonomi

3) Bonus demografi yang belum optimal

Indonesia saat ini sedang mengalami bonus demografi yang diperkirakan akan berlangsung hingga tahun 2035. Namun, bonus demografi ini belum optimal karena masih banyak penduduk usia produktif yang menganggur, tidak terdidik, atau tidak sehat.

Bonus demografi yang tidak dimanfaatkan dengan baik dapat menjadi bumerang bagi pembangunan nasional.

Mengapa Kasus-Kasus Tersebut Dapat Terjadi?

Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengapa permasalahan kependudukan di Indonesia dapat terjadi, antara lain:

1) Faktor sosial-budaya

Beberapa faktor sosial-budaya yang berpengaruh terhadap permasalahan kependudukan adalah adat istiadat, agama, tingkat pendidikan, status ekonomi, dan lain-lain.

Misalnya, di beberapa daerah masih ada adat istiadat yang menganjurkan untuk memiliki anak banyak sebagai bentuk kesuburan atau keturunan.

2) Faktor politik-hukum

Beberapa faktor politik-hukum yang berpengaruh terhadap permasalahan kependudukan adalah kebijakan pemerintah, kinerja aparatur negara, penegakan hukum, dan lain-lain.

Misalnya, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk seperti program keluarga berencana (KB), program kesehatan reproduksi, program pemberdayaan perempuan, dan lain-lain. Namun, kebijakan-kebijakan ini belum sepenuhnya efektif karena masih ada kendala dalam hal sosialisasi, implementasi, dan evaluasi.

Baca Juga: Mengapa Ada Negara yang Tidak Dapat Memenuhi Kebutuhannya Sendiri?

3) Faktor alam-geografis

Beberapa faktor alam-geografis yang berpengaruh terhadap permasalahan kependudukan adalah kondisi iklim, topografi, sumber daya alam, bencana alam, dan lain-lain.

Misalnya, Indonesia memiliki topografi yang beragam yang menyebabkan sebagian besar penduduk tinggal di daerah dataran rendah atau pesisir yang lebih mudah diakses dan memiliki sumber daya alam yang melimpah.

Apa Akibat Langsung yang Dirasakan oleh Masyarakat?

Permasalahan kependudukan di Indonesia tentu saja memiliki dampak negatif bagi masyarakat, antara lain:

1)Menurunnya kesejahteraan sosial-ekonomi

Hal ini dapat berakibat pada meningkatnya angka kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, konflik sosial, dan lain-lain.

2)Menurunnya kualitas lingkungan hidup

Hal ini dapat berakibat pada rusaknya ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, tercemarnya udara, air, dan tanah, serta meningkatnya resiko bencana alam.

3) Menurunnya kualitas kesehatan

Hal ini dapat berakibat pada meningkatnya angka kematian ibu dan bayi, penurunan harapan hidup, serta menurunnya produktivitas kerja.

Baca Juga: Mengapa Negara Indonesia Melakukan Kegiatan Perdagangan Internasional?

Upaya Apa yang Dapat Dilakukan untuk Mengatasi Permasalahan Tersebut?

Untuk mengatasi permasalahan kependudukan di Indonesia, diperlukan upaya-upaya yang bersifat komprehensif dan kolaboratif dari berbagai pihak, antara lain:

1) Pemerintah

Pemerintah harus membuat dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengendalian pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pemerataan distribusi penduduk, serta perlindungan hak-hak penduduk.

2) Masyarakat

Masyarakat harus memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap permasalahan kependudukan yang dihadapi.

3) Lembaga swadaya masyarakat (LSM)

LSM dapat berperan sebagai mitra pemerintah dan masyarakat dalam menangani permasalahan kependudukan.

Demikianlah artikel tentang contoh permasalahan kependudukan di Indonesia dan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Semoga artikel ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagiAnda.

Baca Juga: Faktor Penyebab Keberhasilan Kebijakan Ekonomi pada Masa Orde Baru

Artikel Terkait