:quality(100)/photo/2018/04/09/1423648387.jpg)
Intisari-online.com - Departemen Luar Negeri AS pada hari Selasa menurunkan peringkat Indonesia dalam laporan tahunan terbaru.
Tentang upaya negara-negara untuk memerangi perdagangan manusia, tetapi mempromosikan Thailand.
Peringkat ini didasarkan pada jumlah investigasi perdagangan yang dilakukan di negara-negara tersebut.
Di tempat lain di Asia Tenggara, Malaysia tetap berada di tingkat paling bawah dan Filipina tetap di tingkat teratas dalam Laporan Perdagangan Manusia tahun 2022 departemen tersebut.
"Saya pikir sebagian besar dari Anda tahu ini, tetapi perlu diulang: Skala masalah ini sangat luas,"kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dalam konferensi pers di Washington di mana ia meluncurkan laporan tersebut.
"Ada hampir 25 juta orang saat ini menjadi korban perdagangan manusia 25 juta orang," katanya.
"Amerika Serikat berkomitmen untuk memeranginya karena perdagangan manusia mengganggu stabilitas masyarakat, melemahkan ekonomi, merugikan pekerja, memperkaya mereka yang mengeksploitasi mereka, melemahkan bisnis yang sah, dan yang paling mendasar, karena itu sangat salah," kata diplomat top Amerika.
Dalam laporan TIP terbaru, Departemen Luar Negeri mengatakan telah menurunkan Indonesia ke Daftar Pengawasan Tingkat 2, karena investigasi kejahatan perdagangan manusia telah turun selama lima tahun berturut-turut, dan hukuman telah menurun selama empat tahun berturut-turut.
Tahun lalu, Indonesia telah menerima pujian untuk menyelidiki, menuntut dan menghukum agen perekrutan yang memfasilitasi kerja paksa orang Indonesia di atas kapal penangkap ikan China.
Tahun ini, keterlibatan resmi dalam kejahatan perdagangan manusia tetap menjadi perhatian yang gagal ditangani oleh pemerintah, kata laporan itu.
"Kurangnya prosedur identifikasi korban yang kuat dan sistematis terus menghambat identifikasi proaktif korban secara keseluruhan, terutama korban laki-laki, sementara layanan perlindungan pemerintah tetap tidak memadai karena tidak secara khusus menangani kebutuhan korban perdagangan manusia," katanya.
"Koordinasi antara satuan tugas anti-perdagangan manusia nasional dan rekan-rekan tingkat provinsi dan lokal tidak cukup untuk menerjemahkan kebijakan pemerintah pusat ke dalam implementasi nasional. Oleh karena itu Indonesia diturunkan menjadi Tier 2 Watch List," kata Departemen Luar Negeri.
Indonesia perlu menyelidiki, mengadili, dan menghukum pelaku perdagangan manusia, termasuk pejabat yang terlibat yang mengabaikan, memfasilitasi, atau terlibat dalam kejahatan perdagangan manusia, katanya.
Jakarta juga perlu mengamandemen undang-undang tahun 2007 untuk menghapus demonstrasi paksaan, penipuan, atau pemaksaan yang diperlukan untuk membentuk perdagangan seks anak.
Namun, Indonesia bulan ini untuk sementara menghentikan pengiriman pekerja ke Malaysia karena mengkritik Kuala Lumpur, diduga telah melanggar perjanjian perekrutan pekerja dan menempatkan mereka pada risiko digunakan sebagai pekerja paksa.
Indonesia mengatakan Kuala Lumpur menggunakan sistem rekrutmen online "ilegal" untuk mempekerjakan Tenaga KerjaIndonesia, bertentangan dengan kesepakatan yang ditandatangani dengan banyak keriuhan pada bulan April.
Utusan Indonesia untuk Malaysia Hermono, yang menggunakan satu nama, mengatakan awal bulan ini bahwa apa yang disebut MAID Online System (MOS) yang digunakan oleh departemen imigrasi Malaysia.
Dapat membahayakan pekerja Indonesia karena memungkinkan mereka memasuki negara itu menggunakan visa turis, sebelum mengajukan izin kerja.