Intisari-Online.com - Negara Indonesia resmi memiliki3 provinsi baru.
Peresmian Indonesia memiliki 3 provinsi baru berlaku semenjakDewan Perwakilan Rakyat (DPR) mensahkanRancangan Undang-undang (RUU) tentang Daerah Otonomi Baru (DOB) menjadi Undang-undang (UU).
Dari UU itu,diketahui3 provinsi baru itu semuaberasal dari Pulau Papua.
Berikut rincianketiga provinsi baru itu:
- Papua Selatan = ibukotaMerauke
- Papua Pegunungan =ibukota Jayawijaya
- Papua Tengah =ibukota Nabire
Dengan begitu, kini Indonesia resmi memiliki 37 provinsi.
Hanya saja ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkaitpemekaran Papua.
Salah satunya potensi konflik sosial antarwilayah adat.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Kata Tito, ada kemungkinanpemekaran Papua ini tidak bisamemuaskan semua pihak.
"Saya paham itu (perlunya antisipasi konflik)," ujar Titoketika ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/6/2022).
Sebagai mantanKapolda Papua,Tito tahu bahwapengesahan 3 provinsi baru di Papua ini sudah melewati proses yang panjang.
Meski begitu, ada beberapa orang yang mengkritik pemekaran Papua ini tidak melewati kajian yang mendalam.
Sebab rencanapemekaran Papua inihanya dibahas 2,5 bulan sejak rancangan undang-undangnya disahkan sebagai inisiatif DPR RI pada 12 April 2022.
Salah satu poin yang mereka kritik adalahkajian antropologis terkait wilayah adat.
Diketahui Papua termasuk provinsi dengan banyakwilayah adat.
Hingga kini,ada 7 wilayah adat yang diidentifikasi. Dan dari itu semua, potensi konflik yang paling nyata diidentifikasi di Papua Tengah.
Apalagi DPR memilihNabire sebagai ibu kota Papua Tengah.
Alasannya karena Nabiredianggap dapat menjadi jalan pemerataan ekonomi.
Padahal ada kota lain sepertiTimika di Kabupaten Mimika yang dinilai sudah relatif baik secara ekonomi. Ini karena kota ini berdekatan dengan PT Freeport.
Selain itu, mayoritas wilayah Papua Tengah, seperti Mimika, merupakan wilayah adat Meepago.
Sedangkan secara adat,wilayah Nabire lebih dekat dengan wilayah adat Saireri (utara) yang meliputi Yapen Waropen, Biak, dan Serui.
BahkanKetua Komisi II Ahmad Doli Kurnia mengakui ada beberapakelompok di Nabire yangberbeda pendapat menolak.
Sehingga mereka menolak menjadiibu kota provinsi daningin bergabung dengan Saireri.
"Perbedaan pendapat ini akan menimbulkan konflik,"jelas Ahmad Doli Kurnia.
Terakhir, memang ada masalah karenaBupati Nabire dan Mimika bersitegang untuk siapa yang ibu kotanya menjadi ibu kota provinsi